5 hours ago
1
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo(MI/Naufal Zuhdi)
MENTERI Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan Indonesia terus memajukan infrastruktur berkelanjutan melalui model pembiayaan dengan menggabungkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Adapun total estimasi dari pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp1.905 triliun atau sekitar US$119 miliar untuk periode 2025–2029.
Kementerian PU, sambung Dody, telah melakukan pemetaan terkait dengan estimasi pembiayaan pembangunan infrastruktur hingga 2029, yang terdiri dari 35,63% atau Rp678,91 triliun dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN), 34,19% atau Rp651,46 triliun dari Public Private Partnership (PPP), 24,84% atau Rp473,28 triliun dari pemerintah daerah serta funding gap sebesar 5,34%.
"Melalui proyek Public Private Partnership (PPP) strategis di bidang sumber daya air, jalan, dan permukiman, kami memastikan setiap investasi tetap layak secara ekonomi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan inklusif secara sosial.
Inilah komitmen kami untuk membangun infrastruktur tangguh sebagai fondasi pertumbuhan nasional jangka panjang," kata Dody di acara Strengthening Security through Sustainable Infrastructure and Environment Resilience yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (4/11).
Pembiayaan tersebut, lanjut Dody, nantinya akan digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur seperti sektor sumber daya air, sektor infrastruktur jalan, dan pemukiman penduduk.
Adapun target untuk pembangunan infrastruktur sektor sumber daya air dari proyek PPP direncanakan sebanyak 24 proyek. Untuk proyek yang sedang dipersiapkan adalah sebanyak 8 proyek sementara proyek yang sudah masuk tahap transaksi adalah sebanyak 16 proyek dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp160,62 triliun.
Sementara target untuk pembangunan infrastruktur jalan dari proyek PPP direncanakan sebanyak 19 proyek dengan 15 proyek yang sedang dipersiapkan dan 4 proyek yang telah dikerjakan dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp448,88 triliun.
Di sisi lain, target untuk pembangunan pemukiman penduduk dari proyek PPP direncanakan sebanyak 12 proyek di mana 1 proyek yang masih dipersiapkan serta 11 proyek lainnya yang sudah memasuki tahap transaksi. Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk sektor ini adalah sebesar Rp42,04 triliun.
Di samping itu, Dody mengatakan bahwa nantinya proyek-proyek infrastruktur maupun proyek-proyek yang bisa menggenerate keuntungan lebih, pemerintah akan tawarkan agar dibiayai oleh swasta 100% atau 50:50 tergantung dari pihak swasta yang ingin membiayai proyek tersebut.
"Kalau dari awal kan sesuai arahan Pak Prabowo, harus mulai lebih banyak melibatkan pembiayaan dari swasta. Kemudian konsep public-private partnership itu benar-benar kita galakkan dari tahun ke tahun. Tapi kan kalau kita bicara mengenai private ecosystem kan apapun yang ditawarkan ini kan harus ada keuntungannya. Jadi memang itu selektif, ini lagi diajarkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur," tutur Dody. (Fal/M-3)
