4 hours ago
1
Penutupan (shutdown) pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) memasuki pekan ketiga.(Xinhua)
PENUTUPAN (shutdwon) pemerintahan federal Amerika Serikat yang telah memasuki pekan ketiga mulai menekan sektor ekonomi riil. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan keprihatinannya atas dampak yang mulai terasa luas.
"Situasinya semakin serius. Kondisi ini mulai berdampak pada perekonomian riil," kata Bessent dalam wawancara dengan Fox Business tanpa menjabarkan lebih jauh.
Bessent menjelaskan, pemerintah kini mengalihkan sebagian anggaran untuk memastikan pembayaran gaji militer, sehingga pembayaran bagi pegawai federal dan layanan publik lainnya tertunda, termasuk untuk Smithsonian Institution dan Kebun Binatang Nasional.
Ia juga mengonfirmasi bahwa gelombang perumahan sementara pegawai federal mulai terjadi di berbagai wilayah akibat ketidakpastian gaji.
Firma konsultan EY-Parthenon memperkirakan setiap pekan shutdown dapat mengurangi 0,1% dari PDB AS, setara dengan US$7 miliar atau sekitar Rp112 triliun.
Sementara laporan Politico, yang mengutip memo Gedung Putih, menyebut potensi kerugian ekonomi mingguan bisa mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp240 triliun, serta berujung pada hilangnya 43.000 lapangan kerja jika penutupan berlanjut.
Sidang lanjutan Senat pada Selasa (14/10) kembali mengagendakan pemungutan suara atas rancangan anggaran yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat AS. Namun, rancangan itu tujuh kali gagal mencapai ambang minimal 60 suara. Upaya Partai Republik untuk mendapatkan dukungan Partai Demokrat juga belum berhasil.
Perdebatan terutama berpusat pada subsidi asuransi kesehatan dalam Affordable Care Act (ACA). Partai Demokrat menegaskan kebijakan tersebut harus dipertahankan, sementara Partai Republik menuntut pemerintahan dibuka kembali terlebih dahulu sebelum membahas ACA.
Ketua DPR AS Mike Johnson menegaskan tidak akan bernegosiasi hingga Partai Demokrat mencabut tuntutan mereka terkait kebijakan kesehatan.
"Kita sedang menuju salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika," ujar Johnson, menegaskan minimnya harapan akan penyelesaian dalam waktu dekat.
Sentimen Publik Terbelah
Survei opini publik menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Sebanyak 67% warga menyalahkan Partai Republik, sementara 63% juga menilai Partai Demokrat turut bertanggung jawab atas kebuntuan yang terjadi.
Seiring tanpa titik temu, pemerintahan Trump mulai melakukan PHK besar-besaran di sejumlah lembaga federal, termasuk Departemen Perdagangan, Pendidikan, Energi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Keuangan.
Data USA Today menyebut hampir 750.000 pegawai federal telah dirumahkan sementara dan diminta tidak bekerja, sedangkan pegawai esensial seperti militer dan pengatur lalu lintas udara tetap bekerja tanpa bayaran.
Shutdown Terpanjang dalam Sejarah Bisa Terulang
Sejak 1980, AS telah mengalami 15 kali penutupan pemerintahan (shutdown). Penutupan selama 35 hari pada 2018–2019 akibat penolakan Partai Demokrat terhadap pendanaan tembok perbatasan Presiden Trump masih tercatat sebagai yang terpanjang dalam sejarah.
Saat itu, sekitar 800.000 pegawai federal terpaksa bekerja tanpa gaji atau cuti tanpa bayaran. Kini, kondisi serupa berpotensi terulang kembali jika kebuntuan politik tak segera berakhir. (Fer/I-1)
