2 weeks ago
16
Ilustrasi(Dok ist)
SEJAK awal masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah pusat bergerak cepat untuk memastikan program prioritas nasional dapat terlaksana hingga ke akar rumput. Komitmen tersebut secara konsisten juga dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah, Mendagri secara aktif menggerakkan pemerintah daerah (Pemda) agar berperan maksimal dalam menyukseskan program prioritas Presiden.
Teranyar, upaya itu terlihat saat Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis–Jumat (9–10/10/2025). Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Mendagri meninjau progres penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan itu, Mendagri dan Menteri PKP sempat melihat langsung pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, khususnya terkait penerbitan PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR merupakan salah satu langkah untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi bagian penting dari program prioritas Presiden. Melalui kebijakan ini, biaya kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan menjadi lebih terjangkau.
Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Selanjutnya, kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Tak hanya itu, Mendagri dan Menteri PKP juga meninjau langsung kondisi hunian yang telah dibangun.
“Dan, ya memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujarnya saat meninjau Perumahan Kompos Patria Tama di Kabupaten Deli Serdang.
Selain mendukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri juga menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia tidak hanya hadir dalam berbagai rapat koordinasi teknis, tetapi juga mendampingi Presiden saat peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdeskel secara serentak dari Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) lalu.
Kopdeskel Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang pelaksanaannya menjangkau seluruh daerah hingga ke desa dan kelurahan. Karena sifatnya yang strategis, Mendagri aktif mengimbau Pemda untuk memberikan dukungan penuh terhadap keberadaannya.
“Ini adalah Program Strategis Nasional, sekali lagi Program Strategis Nasional [meliputi] MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih kemudian Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, Program Strategis Nasional yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan, didukung oleh seluruh pemerintahan daerah,” ujarnya.
Selain Kopdeskel Merah Putih, Mendagri juga mendorong Pemda untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG. Dalam konteks ini, Pemda memiliki peran penting, antara lain mencegah terjadinya insiden keracunan makanan dengan mengoptimalkan fungsi dinas kesehatan masing-masing.
Perhatian Mendagri juga tertuju pada program penanganan Tuberkulosis (TBC), yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya peran aktif Pemda dalam mendukung program ini. Pengalaman keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah mampu memberikan hasil nyata dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat.
Komitmen untuk mendukung program prioritas Presiden tidak hanya ditujukan kepada Pemda, tetapi juga kepada seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri menegaskan, Kemendagri akan terus mengawal berbagai agenda strategis seperti pertumbuhan ekonomi nasional, pengendalian inflasi, implementasi program MBG, dan pembangunan tiga juta rumah. (H-2)
