12 hours ago
1
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.(MI/Insi Nantika Jelita)
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi karena ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar oleh Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).
Seperti diketahui, salah satu masalah yang menjadi sorotan publik adalah dugaan kasus keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.
“MBG itu satu program yang sangat baik, tapi pelaksanaannya di sana-sini masih kurang, itu harus kita perbaiki," ujarnya.
Luhut menambahkan, pengelolaan anggaran yang besar mencapai Rp171 triliun juga perlu dilakukan dengan cermat agar memberikan dampak maksimal. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar mengoptimalkan penyerapan anggaran program populis Presiden Prabowo Subianto itu.
Hingga September 2025, BGN tercatat yang paling rendah dengan realisasi penyerapan anggaran baru 16,9% dari total outlook anggaran sebesar Rp116,6 triliun. Dana tersebut sejatinya dialokasikan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat.
“Masih ada waktu. Kita harus kejar program ini. Memang (BGN) dipaksa harus belanja dengan benar. Ini harus kita betul-betul dorong agar membelanjakan uang tadi, supaya uang itu berputar," tegasnya.
Di satu sisi, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan agar BGN tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran saja. Menurutnya, program MBG harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, ini bukan hanya sekadar menghabiskan uang. Tapi juga harus terbangun ekosistemnya,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan program MBG seharusnya tumbuh kegiatan ekonomi baru, seperti produksi telur, sayur, dan buah-buahan, yang dapat membuka lapangan kerja serta mendorong pemerataan ekonomi.
Menurut Luhut, program MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan simpul-simpul ekonomi baru dan mengurangi kemiskinan.
"Dengan begitu, akan ada lapangan kerja, ada pemerataan, dan sebagainya," pungkasnya. (Ins)
