2 hours ago
2
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.(Dok. Antara)
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office atau kantor keluarga di Indonesia tidak akan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya dengan APBN sama sekali. Memang nggak ada yang mau dibiayai,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).
Menurut Luhut, pembiayaan family office akan bersumber dari dana para investor sendiri. Skemanya, dana yang ditempatkan di Indonesia tidak akan dikenakan pajak saat disimpan, tetapi akan dipajaki ketika diinvestasikan dalam proyek-proyek nasional. Pemerintah, kata dia, juga akan menjamin kerahasiaan dan keamanan dana tersebut.
“Waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaannya, dan menjamin keamanannya," ucapnya.
"Kita ingin membangun kepercayaan (confidence) dan kepercayaan (trust) para investor terhadap pemerintah Indonesia,” tambahnya.
Untuk mendukung hal itu, Luhut mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kawasan ekonomi khusus (special economic zone atau SEZ) yang memiliki regulasi dan perlindungan setara dengan kawasan internasional seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi, negara-negara yang saat ini menjadi pusat family office dunia. Rencananya family office ditempatkan di Bali.
“Kita harus memastikan betul-betul uang mereka tidak hilang. Karena itu, kita melakukan kajian bersama, termasuk dengan Menteri Investasi dan Mahkamah Agung untuk melihat kemungkinan penerapan common law,” kata Luhut.
Ia kemudian mengklaim banyak investor yang mulai mempertimbangkan untuk menempatkan family office mereka di Indonesia.
“Mereka juga ingin di Indonesia. (Ada yang menanyakan) kenapa di Singapura saja? Proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa gak kita tarik kemarin? Logikanya di situ," sebutnya.
Meski demikian, Luhut menyebut saat ini belum ada investor yang resmi masuk karena infrastruktur dan regulasi belum sepenuhnya siap. “Bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi,” katanya.
Terkait lokasi, Luhut menyampaikan rencana awal pembangunan family office masih difokuskan di Bali. Bahkan, ada usulan agar seluruh wilayah Bali dijadikan kawasan ekonomi khusus.
“Kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita nanti scale up (tingkatkan) ke lain," katanya. (H-3)
