
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah bakal mengganti skema subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari semula subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT) mulai 2027 mendatang. Rencana tersebut telah didiskusikan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Luhut menyebut dengan peralihan skema tersebut, diharapkan penyaluran BBM akan semakin tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa berhemat dari kebocoran penyaluran pertalite dan solar dan menekan impor komoditas tersebut.
"Kami menyampaikan kepada presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ujarnya saat acara the Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 secara daring, Kamis (20/2).
"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar AS," sambungnya.
Ketua DEN itu menyampaikan pemerintah akan mengawasi penyaluran BBM melalui
teknologi atau kcerdasan buatan (AI). Langkah ini untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kendaraan mana saja yang berhak meminum pertalite atau solar nantinya
"Saat ini teknologi sudah sangat canggih. Dengan AI, kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bertekad dalam waktu lima tahun ke depan, pemerintah tidak lagi mengimpor BBM. Hal ini sebagai komitmen pemerintah menuju swasembada energi. Indonesia, katanya, harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan energi nasional secara mandiri.
"Kita harus swasembada energi 100%. Saya punya keyakinan dalam lima tahun, kita tidak impor BBM lagi," kata Prabowo usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber utama impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ialah Singapura dengan porsi 56,58%, Malaysia 26,75%, India 6,28%, dan negara lainnya seperti Tiongkok, Oman, Korea.
Kepala Negera menyebut dengan melimpahnya sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang mencapai 3.687 gigawatt (GW) per Juni 2024, Indonesia diyakini mampu tidak bergantungan pada impor lagi, utamanya BBM dari negara lain.
"Sasaran kita 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan lagi impor BBM dari luar," imbuhnya. (H-4)