3 hours ago
2
Ilustrasi(Dok ist)
MUNCUL petisi “Batalkan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)” yang digulirkan oleh seseorang dengan nama akun Siswa Agit. Petisi ini menuntut pembatalan pelaksanaan TKA pada November 2025.
TKA adalah program resmi pemerintah yang bertujuan untuk memetakan capaian akademik individu murid secara adil, terukur, dan kredibel. Semua murid berhak mengikutinya tanpa biaya, baik di jenjang SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, maupun SMA/MA/sederajat, dan SMK/MAK
Tes ini diketahui menjadi salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur prestasi 2026. Namun, banyak pelajar menilai kebijakan itu terlalu mendadak dan memberatkan.
Petisi “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” dibuat pada Minggu, 26 Oktober 2025, di laman change.org. Berdasarkan pantauan JatimTIMES hingga Selasa (28/10/2025) pukul 08.57 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 145 ribu tanda tangan dari pelajar dan masyarakat umum yang mendukung tuntutan tersebut.
Dalam deskripsi petisinya, Siswa Agit menulis bahwa sistem baru ini menimbulkan tekanan besar bagi siswa. “Sebagai salah satu dari banyak siswa yang akan menghadapi TKA 2025, saya, bersama teman-teman seangkatan, merasakan keprihatinan yang mendalam. Sistem baru ini tidak hanya menambah tekanan pada kami, tetapi juga mempermainkan masa depan pendidikan kami,” tulisnya.
Keterbatasan Waktu Persiapan
Petisi tersebut menyoroti sejumlah masalah dalam pelaksanaan TKA. Salah satunya adalah pengesahan kebijakan yang dinilai terlalu mendadak tanpa sosialisasi memadai kepada siswa dan sekolah.
Menurut penjelasan di petisi, TKA pertama kali diumumkan pada 8 Juni 2025, dan diresmikan melalui Peraturan Nomor 45 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 14 Juli 2025. Dengan jadwal pelaksanaan yang dijadwalkan pada awal November, siswa hanya punya waktu sekitar 3,5 bulan atau 112 hari untuk mempersiapkan diri.
“Bayangkan, sesingkat itu waktu kami untuk bersiap,” tulis Siswa Agit. Ia menilai waktu persiapan yang sangat singkat itu diperparah dengan padatnya kegiatan kelas 12 di sekolah.
Selain masalah waktu, siswa juga menyoroti ketidaksesuaian antara Kurikulum Merdeka dan format TKA. Dalam petisi disebutkan, pelaksanaan TKA justru menimbulkan ketimpangan karena banyak sekolah tidak memiliki standar pembelajaran yang sama.
“Di sekolah saya sendiri, kami menggunakan Kurikulum Merdeka, yang pada akhirnya memberikan banyak sekali dampak negatif di sisi murid. Kemudian, tiba-tiba TKA diadakan. Hal ini menyulitkan kami untuk merasakan stabilitas dan kepastian atas pendidikan yang seharusnya memberi arah yang jelas,” tulisnya.
Ia juga menyoroti bahwa kebebasan mengajar dalam Kurikulum Merdeka justru kerap disalahgunakan oleh sebagian guru. “Banyak guru yang memanfaatkan kebebasan mengajar sebagai alasan untuk tidak mengajar. Beberapa dari kami hanya belajar dari presentasi teman dan langsung lanjut ke materi berikutnya atau bahkan langsung tes harian,” lanjut isi petisi.
-
Keterlambatan Simulasi
Masalah lain yang dikeluhkan adalah keterlambatan dalam pengumuman kisi-kisi dan simulasi soal TKA. Diketahui, Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen baru memulai Simulasi TKA Online pada 6 Oktober 2025, hanya sebulan sebelum ujian berlangsung.
Menurut isi petisi, para guru bimbel sempat membuat perkiraan soal sejak Juli 2025, namun hasilnya jauh dari akurat. “Perkiraan soal baru dirancang kembali oleh para guru setelah Simulasi TKA Online pertama,” tulisnya.
Kondisi ini, kata siswa tersebut, membuat peserta ujian kehilangan waktu berharga untuk belajar karena harus menyesuaikan ulang strategi belajar dalam waktu yang sangat terbatas.
-
Cakupan Materi Luas
Siswa juga mengeluhkan cakupan materi yang dianggap terlalu luas dan tidak seimbang dengan waktu persiapan. Hal ini dinilai memperparah kondisi mental pelajar yang sudah terbebani dengan jadwal padat menjelang kelulusan.
“Cakupan materi yang terlampau luas semakin memperburuk keadaan. Hal ini membuat kami sulit memperkirakan soal-soal yang mungkin muncul, dan ketidakjelasan tersebut hanya menambah beban mental yang kami rasakan,” tulisnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti minimnya dukungan sekolah terhadap siswa kelas 12 yang tengah bersiap menghadapi ujian. “Bahkan setelah pengumuman TKA diluncurkan, beberapa sekolah masih melaksanakan ujian praktik yang berlebihan dan memenuhi jadwal murid kelas 12. Bagaimana kami bisa mempersiapkan dengan baik?” tanya Siswa Agit.
-
Meminta Peninjauan Ulang
Melalui petisi ini, para siswa berharap agar pemerintah dan pihak terkait meninjau kembali keputusan pelaksanaan TKA 2025. Mereka meminta adanya penundaan atau pembatalan agar siswa memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri dengan baik.
“Bulan-bulan sebelumnya, kami masih merasa optimis dengan harapan akan dukungan dari sekolah dan pemerintah. Namun, apa ujungnya? Kami mendekati tanggal pelaksanaan TKA dengan kekhawatiran dan rasa tidak siap yang sangat besar,” tulis Siswa Agit.
Ia menutup petisinya dengan ajakan kepada masyarakat luas untuk turut menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap masa depan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.
-
Pemetaan Capaian Akademik
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) dilaksanakan secara gratis. Murid dan orangtua tidak dibebankan biaya apa pun untuk mengikuti TKA..
Materi serta kemampuan yang diukur pada TKA telah dipublikasikan melalui Peraturan Kepala BSKAP Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik jenjang SMA/MA/SMK sederajat serta Peraturan Kepala BSKAP nomor 47 tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat. Kerangka Asesmen memuat ruang lingkup, cakupan materi, kompetensi yang diukur untuk tes setiap mata pelajaran. Selain itu, diberikan contoh soal yang memberi gambaran kepada guru maupun murid mengenai TKA. (H-2)
