2 hours ago
1
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).(Dok. Istimewa)
PEMAHAMAN anggota keluarga terhadap bahaya dengue harus menjadi benteng pertama dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut di Indonesia.
“Dengue bukan semata soal kesehatan, melainkan persoalan nasional yang juga terkait dengan lingkungan dan ketahanan keluarga,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurut Lestari, kasus dan kematian akibat dengue masih terus terjadi. Banyak orang bahkan tidak menyadari dirinya terinfeksi hingga berakibat fatal.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai perlu adanya cara pandang baru dalam upaya penanggulangan dengue yang disebabkan banyak faktor. Keberadaan KOBAR Lawan Dengue yang melibatkan berbagai pihak, menurutnya, penting untuk memperkuat penyusunan kebijakan penanganan dengue.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menegaskan, target Zero Dengue pada 2030 merupakan keniscayaan, tergantung pada kekuatan kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan yang menyeluruh.
"Hal itu tergantung bagaimana kita mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan sistem penanggulangan dengue yang menyeluruh," ucapnya.
Penegasan Rerie tersebut di atas ia sampaikan di Gedung Nusantara V saat membuka Dialog Kebijakan Terkait Dengue bertema Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030.
Acara yang digelar bersama MPR RI, Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, dan Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) itu dimoderatori oleh jurnalis Metro TV, Indra Maulana.
Narasumber yang hadir antara lain Plt. Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes RI drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE, QHIA; Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.; Program Officer of Epidemiologist WHO Emergency Unit Dr. Endang Widuri Wulandari; serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes., MARS.
Hadir pula sebagai penanggap anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, SpA(K) dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Sekjen Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) dr. Widyastuti, MKM.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.; Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. P. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D.; serta Ketua Umum KOBAR dr. H. Suir Syam, M.Kes., MMR turut memberikan sambutan.
Terjadi kesenjangan besar antara data Kemenkes dan BPJS Kesehatan
Ketua Umum KOBAR Suir Syam mengungkapkan adanya kesenjangan besar antara data Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan. Data Kemenkes mencatat 257.000 kasus, sementara BPJS mencatat hingga 1 juta penderita dengue dirawat di rumah sakit.
“Ada under reporting kasus dengue di tanah air, sehingga perlu pembenahan pencatatan data agar penanganannya lebih menyeluruh,” ujar Suir.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, dengue bukan semata persoalan kesehatan, melainkan juga sosial dan ekonomi. Menurutnya, dengue menyebabkan kerugian hingga Rp3 triliun per tahun akibat hilangnya produktivitas masyarakat. Karena itu, penanggulangan harus dilihat dari berbagai aspek agar upaya kolektif dapat berjalan efektif.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menambahkan, DPR berkomitmen mengangkat isu kesehatan, termasuk penanggulangan dengue, menjadi perhatian nasional.
“Forum-forum multipihak seperti ini sangat penting untuk mewujudkan penanggulangan dengue yang menyeluruh,” ujarnya.
Plt. Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Murti Utami menjelaskan pihaknya menargetkan penurunan kasus dengue sebesar 25% per tahun untuk mencapai Zero Death Dengue pada 2030.
Selama dua tahun terakhir, kasus dengue menurun hampir 50%, dan angka kematian juga berkurang dari 1.292 kasus pada 2024 menjadi 541 kasus per Oktober 2025.
Ada kendala delay reporting
Meski begitu, Murti mengakui masih ada kendala delay reporting sehingga data yang tercatat belum sepenuhnya terkini. Kasus tertinggi tercatat di Jawa Barat, meliputi Karawang, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Barat.
Namun, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mencatat tren berbeda. Klaim akibat dengue justru meningkat dari 624.000 pada 2023 menjadi 1,5 juta pada 2024, dan per Agustus 2025 mencapai 744.000 klaim.
Lily menegaskan BPJS akan terus mendukung penanggulangan dengue dengan menjamin pengobatan bagi peserta terdampak.
Sementara itu, Program Officer of Epidemiologist WHO Emergency Unit Endang Widuri Wulandari menyarankan agar pemberantasan sarang nyamuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Inisiatif masyarakat penting untuk melakukan eliminasi sarang nyamuk di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Menurut Endang, pengendalian vektor yang terintegrasi dapat berdampak luas terhadap penyakit lain. Upaya pencegahan dengue, lanjutnya, tidak hanya bergantung pada data klinis manusia, tetapi juga kondisi lingkungan dan vektornya.
“Dengan data dan analisis yang akurat, diharapkan kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Terapkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Responsif
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin menjelaskan, wilayah seluas 127 ribu km² dengan curah hujan tinggi menyebabkan sebaran kasus dengue cukup besar.
Untuk itu, pihaknya menerapkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Responsif (SKDR) yang berjalan sepanjang tahun. “Setiap minggu kami melaporkan sebaran kasus dengue yang terjadi di tiap wilayah,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai pemerintah tidak boleh abai menghadapi ancaman dengue yang berdampak besar.
“Jika pemerintah terlambat merespons, beban negara dan masyarakat akan semakin berat,” ujarnya.
Ketua Komite Imunisasi Nasional Prof. Sri Rezeki Hadinegoro menambahkan bahwa pemanfaatan vaksin untuk dengue perlu dipertimbangkan matang dari sisi prioritas dan keamanan.
Ia juga mendorong pengendalian vektor berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi nasional.
Anggota IDAI Hartono Gunardi mengapresiasi peran KOBAR Lawan Dengue, mengingat 60% penderita dengue adalah anak-anak di bawah 14 tahun.
Sekjen Adinkes Widyastuti menegaskan, pengendalian vektor, imunisasi, serta komunikasi publik yang baik adalah langkah utama dalam menekan kasus dengue di Indonesia.
