
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi fraud dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Sejumlah kecurangan masuk ke telinga Lembaga Antirasuah, salah satunya pemotongan harga.
Merespons itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mempertanyakan di mana lokasi temuan KPK tersebut. "Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi,” tegas Hasan kepada Media Indonesia, hari ini.
“Kemaren itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi,” tambahnya.
Hasan menuturkan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji akan mengecek langsung ke lapangan. Tetapi, kata Hasan, laporan ke KPK tersebut tetap harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis itu dilakukan.
Hasan menjelaskan bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost. “Rata-rata di indonesia barat memang nilainya Rp10 ribu. Tapi di kepulauan Mentawai nilainya Rp14 ribu,” ujarnya.
Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD di Jawa dan Sumatra nilainya rentang Rp7-9 ribu. Hal itu karena para siswa diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya Papua nilainya bisa mencapai Rp41.000.
“BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota. Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Hasan. (Ykb/P-1)