1 month ago
23
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto(Dok.PDIP)
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini (20/2). KPK diminta tidak terus menerus mengulur waktu dalam pengusutan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didesak ditahan.
“Kita harapkanlah kalau memang diperiksa hari ini ya, kalau memang selama ini dianggap terlalu mengulur-ulur waktu ya KPK bisa tahan Hasto gitu,” kata Guru Besar Universitas Andalas Asrinaldi melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.
Asrinaldi menilai KPK tidak memiliki alasan untuk melepas Hasto pascapemeriksaan, hari ini. Fakta praperadilan disebut membuktikan kasus ini tidak dicampuri unsur politik.
“Dalam konteks bukti yang sudah dikumpulkan KPK, lalu dikaitkan ini cenderung politis, saya pikir dalam konteks praperadilan pertama, itu sudah tergambarkan, sah, bahwa hakim pun bahwa ini tidak ada unsur politiknya, ini melanjutkan kasus sebelumnya,” ucap Asrinaldi.
KPK juga diyakini memiliki cukup bukti untuk menahan Hasto dan membawanya ke persidangan. Keberanian Lembaga Antirasuah ditunggu untuk menyetop polemik dalam kasus ini.
“Saya pikir harus ada keberanian juga KPK untuk memudahkan urusan ini dan dalam arti agar tidak terus berpolemik ini ya kalau memang ada unsur subyektif bahwa ini memang bisa ditahan ya ditahan saja,” ujar Asrinaldi.
Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Dia menyatakan diri siap ditahan, jika dibutuhkan penyidik.
“Ya, (jika ditahan) sudah siap lahir batin,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.
Hasto menilai penahanan merupakan tahapan dalam proses hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dia meyakini demokrasi bakal tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.
“Saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi ini, akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih,” ucap Hasto. (H-4)
