9 hours ago
2
Ilustrasi(MI/seno)
KETUA Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi atau mencari-cari kesalahan rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Dev)
Komisi Kejaksaan: Arahan Presiden Soal Larangan Kriminalisasi Hukum Jadi Kritik untuk Berhenah
devi harahap(21/10/2025, 11.24.21)
Ketua Komisi Kejaksaan Agung, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (P-4)
