9 hours ago
2
Presiden Prabowo Subianto (kiri).(Antara.)
KOMITMEN kebangsaan menjadi salah satu nilai kuat yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang dijalankan tidak hanya menonjolkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan nasional, tetapi juga peka terhadap nilai kemanusiaan dan perdamaian.
“Presiden Prabowo menunjukkan karakter pemimpin yang tidak hanya berpikir militeristik, tapi juga berjiwa negarawan. Penyelesaian konflik klaim empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara menjadi contoh nyata bagaimana beliau mengedepankan dialog dan data tanpa menimbulkan gesekan sosial,” ujar Akademisi Universitas Cipta Mandiri Banda Aceh, Riska Riani, Rabu (22/10).
Ia menilai pendekatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan yang menempatkan keutuhan NKRI di atas kepentingan sektoral, sekaligus bentuk penghormatan terhadap sejarah Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa.
“Pendekatan kebangsaan Presiden Prabowo yang menyejukkan memperkuat rasa persaudaraan antarwilayah. Selain itu, fokus beliau terhadap pembangunan sumber daya manusia juga mencerminkan arah pembangunan yang berorientasi jangka panjang,” tambahnya.
Riska menjelaskan, berbagai program seperti pendidikan vokasi, beasiswa nasional, penguatan bela negara, serta pembinaan generasi muda menunjukkan keseriusan Presiden dalam membangun manusia Indonesia unggul sebagai benteng kedaulatan bangsa.
“Pembangunan manusia menjadi prioritas. Prabowo melihat SDM unggul sebagai kunci kemandirian nasional. Dampaknya sudah mulai terasa melalui banyak program konkret di lapangan,” tegasnya.
Riska juga menyoroti sikap Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip nasionalisme yang berjiwa kemanusiaan.
“Kepedulian beliau terhadap Palestina menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia bukan sempit. Justru karena kuat dalam identitas kebangsaan, kita mampu berdiri di depan membela keadilan bagi bangsa lain,” katanya.
Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan keseimbangan antara kekuatan moral dan strategi diplomasi.
“Kita melihat arah pemerintahan yang tegas dalam menjaga kedaulatan, namun tetap humanis dalam membangun solidaritas global. Itu wajah sejati Indonesia yang berdaulat dan beradab,” pungkas Riska. (Faj/P-3)
