Komisi III Sebut tak Ada Warga yang Menolak MBG

Ilustrasi(ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH)

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterima oleh warga. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

"Saya keliling setiap malam selama reses, karena saya di Jakarta jadi bisa. Itu masyarakat soal MBG, sebagian besar bilang, ‘Pak gimana?’ Bahkan enggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG itu,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan pihaknya menerima masukan dari masyarakat untuk memperbanyak titik MBG.

"Mereka bilang, ‘Pak, MBG di sini dimaksimalkan, Pak. Kapan realisasinya?’ Karena ada beberapa titik yang memang belum terealisasi. Kalau yang sudah dapat, gimana MBG? Mereka bilang, ‘wah lanjutkan, Pak, itu sangat bermanfaat,’” kata Habiburokhman.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman juga mengapresiasi generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebijakan publik. “Kami senang mendengar mahasiswa menilai positif program MBG dan Sekolah Rakyat. Artinya, ada kesadaran baru bahwa kebijakan pemerintah bisa berpihak pada rakyat bila dijalankan dengan transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, suara mahasiswa dalam forum RDPU menjadi bahan refleksi penting bagi DPR untuk memastikan bahwa program-program sosial tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Kritik dan apresiasi mahasiswa harus kita dengar sama kuatnya. Keduanya adalah bentuk partisipasi publik yang sehat,” tegasnya.

Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III, meski berfokus pada bidang hukum dan HAM, juga memiliki peran dalam memastikan aspek keadilan sosial dalam implementasi kebijakan pemerintah. “Kami menilai program seperti MBG dan Sekolah Rakyat turut memperkuat hak warga atas pendidikan dan kesejahteraan. Ini selaras dengan semangat konstitusi,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra dapil DKI Jakarta I.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang berimbang antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. “Apresiasi harus diikuti dengan evaluasi. Kami di Komisi III akan terus mengawasi agar pelaksanaan program tetap tepat sasaran dan akuntabel,” ujar legislator Fraksi Gerindra tersebut. (H-2)