Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi .(Dok. BSSN)
KULIAH umum yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi kuat antara lembaga pengawasan keuangan dan lembaga keamanan siber, khususnya dalam membangun pemerintahan yang tangguh, transparan, dan berdaya saing global.
Demikian sambutan Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi dalam kegiatan kuliah umum di Kantor BSSN, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/10).
Menurut dia, kuliah umum ini menginspirasi taruna-taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) beserta pegawai BSSN untuk bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik secara berkelanjutan. “Ini menjadi inspirasi bagi taruna-taruni Poltek SSN beserta pegawai BSSN," ujar Nugroho.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat dan transparan.
“BPK dan BSSN memiliki peran strategis yang saling melengkapi, BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, sedangkan BSSN menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern,” ujar dia.
Melalui forum tersebut, imbuhnya, para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik dalam setiap aspek profesi keamanan siber dan sandi negara.
“Integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi siber. Ketika teknologi semakin maju, ancaman juga semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme harus menjadi fondasi,” pesan Nyoman.
Menutup kuliah umumnya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua lembaga pemerintahan. “Yang satu mengawal akuntabilitas, yang satu menjaga keamanan informasi dan ruang siber, keduanya menyatu pada satu kompas, yaitu kepentingan rakyat di atas segalanya,” tutup Nyoman. (P-2)


















































