3 hours ago
1
Koalisi Ojol Nasional saat lakukan aksi demo.(Dok. KON)
KOALISI Ojol Nasional (KON) menolak rencana merger antara Grab dan GoTo menuai penolakan tegas dari koalisi ojek online tersebut. Mereka menilai, penggabungan dua raksasa transportasi digital lewat merger Grab-GoTo dapat berdampak buruk bagi jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang bergantung pada ekosistem layanan tersebut.
Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menyebut merger ini berisiko memunculkan kebijakan baru yang bisa memperketat sistem order, menekan tarif, dan memangkas pendapatan pengemudi.
“Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal keberlangsungan hidup. Mitra pengemudi bisa jadi korban efisiensi pasca-merger,” kata Andi melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/5).
Andi juga memperingatkan potensi lonjakan pengangguran akibat pemutusan kemitraan secara masif. Oleh karena itu, Andi mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk hadir sebagai regulator dan melakukan pengawasan ketat atas proses ini.
“Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi dan UKM harus turun tangan. Ini menyangkut perlindungan data pengguna, keberlangsungan UMKM, hingga nasib pekerja digital di akar rumput,” kata Andi.
Diketahui, proses merger Grab dan GoTo ditargetkan rampung pada kuartal kedua tahun ini. Jika terealisasi, tiga dari empat pemain besar transportasi online nasional akan dikuasai oleh entitas asing.
Ekonom senior dari Segara Institute, Piter Abdullah menilai pemerintah tak boleh pasif. “Kominfo harus lebih jeli. Kalau data pengguna dikuasai asing, ini bisa jadi ancaman bagi kedaulatan digital. Jangan sampai kita kecolongan,” ujar Piter. (H-3)
