1 week ago
6
Pemaparan data penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, (26/03/2025).(MI/Usman Iskandar)
DIREKTUR Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, menyoroti kehadiran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dan menata kawasan hutan. Menurutnya, tindakan tegas satgas menjadi kunci keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
"Kawasan hutan memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem, mencegah bencana alam, dan mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya penertiban yang dilakukan Satgas PKH adalah langkah maju dalam memastikan lingkungan tetap lestari tanpa mengabaikan aspek ekonomi," kata Rasminto dikutip Antara, Kamis (10/4).
Menurut dia, pendekatan itu selaras dengan teori ekologi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi lingkungan.
"Sebagai contoh bahwa deforestasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak buruk seperti banjir dan kekeringan, yang pada akhirnya juga merugikan sektor ekonomi, khususnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dan pertanian," tuturnya.
Dia pun menyoroti adanya anggapan bahwa kebijakan ini dapat merusak citra investasi Indonesia. Namun, kata dia, sebaliknya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan kepercayaan investor.
"Investor yang berorientasi jangka panjang tentu akan lebih percaya kepada negara yang memiliki regulasi lingkungan yang jelas dan dijalankan dengan konsisten," kata pakar Geografi Manusia dari Universitas Islam 45 (Unisma) tersebut.
Dia menegaskan bahwa Uni Eropa justru menerima ekspor sawit dari negara-negara yang berkomitmen jaga lingkungannya.
"Uni Eropa membuka pintu bagi ekspor produk sawit dari negara-negara yang berkomitmen pada penghentian deforestasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan," tuturnya.
Pada tahun 2024, Uni Eropa mengadopsi Peraturan Bebas Deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang bertujuan memastikan bahwa produk impor, termasuk minyak kelapa sawit, tidak berkontribusi terhadap deforestasi.
"Aturan ini mengharuskan perusahaan membuktikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020. Sehingga, ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas PKH ini bentuk komitmen Indonesia dalam penataan lahan dan penindakan perusahaan sawit nakal yang melakukan deforestasi," tegasnya. (Ant/P-4)
