Ketegangan Dagang Picu Tiongkok Batalkan Restu Kesepakatan TikTok di AS

Akuisisi TikTok mandek usai keluarnya kebijakan Trump(MI)

RENCANA akuisisi TikTok oleh pihak Amerika Serikat kembali menemui jalan buntu. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk tidak memberikan lampu hijau terhadap kesepakatan pemisahan operasional TikTok di AS, yang sejatinya telah berada di tahap akhir.

Langkah ini disebut sebagai respons langsung terhadap kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan Reuters yang mengutip dua sumber dekat proses negosiasi, kesepakatan pemisahan aset TikTok sebenarnya telah disepakati secara prinsip pada 2 April lalu.

Rencana tersebut akan membentuk entitas baru berbasis di AS dengan kepemilikan mayoritas oleh investor Amerika, sementara ByteDance—perusahaan induk TikTok yang berbasis di Beijing—masih mempertahankan sekitar 20% saham.

Namun, suasana berubah drastis setelah Washington mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap produk asal Tiongkok. Pemerintah AS menetapkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh barang impor yang mulai berlaku 5 April, disusul dengan tarif resiprokal lebih tinggi untuk negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS, termasuk Tiongkok, yang efektif pada 9 April mendatang.

Langkah sepihak ini sontak memicu kekesalan Beijing. Menurut laporan NBC News, pemerintah Tiongkok yang sebelumnya telah menyetujui kesepakatan TikTok kini menarik dukungannya, menyusul pengumuman kebijakan tarif yang dinilai provokatif dan merugikan kepentingan ekonomi Tiongkok.

Presiden Trump, di sisi lain, masih berusaha menjaga ruang negosiasi terbuka. Pada Jumat (4/4), ia menyatakan akan menandatangani perintah eksekutif yang memberi kelonggaran operasional bagi TikTok di AS selama 75 hari ke depan. Masa tenggang ini disebut sebagai ruang waktu untuk menyelesaikan proses akuisisi.

ByteDance pun mengonfirmasi bahwa mereka masih berdialog dengan otoritas AS untuk menemukan solusi terbaik terkait masa depan TikTok di pasar Amerika. Namun, tanpa restu pemerintah Tiongkok, kesepakatan tersebut praktis kehilangan dasar legal dan strategis.

Langkah Tiongkok ini menandai babak baru dalam eskalasi perang dagang AS-Tiongkok, di mana isu teknologi digital kini menjadi medan pertempuran utama. TikTok, yang sebelumnya menjadi simbol soft power digital Beijing, kini terseret dalam dinamika politik dua negara adidaya yang kian sulit dikompromikan. (Z-10)