2 days ago
9
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sebelumnya Saraswati sudah mendapatkan apresiasi karena memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kritik publik. Ia mengatakan publik melihat Saraswati sebagai sosok yang tidak haus jabatan.
Namun, apresiasi itu sirna ketika akhirnya Saraswati tetap menjadi anggota DPR berdasarkan keputusan Partai Gerindra dan MKD. "Jika akhirnya Saras menerima keputusan Partai yang dikukuhkan oleh MKD untuk kembali jadi anggota DPR, maka publik benar-benar di-prank oleh Saras, Gerindra dan MKD," katanya di Jakarta, hari ini.
Lucius menilai MKD memang tak bisa sepenuhnya disalahkan atas keputusan menolak pengunduran diri Saraswati, karena hanya mengikuti keputusan Partai Gerindra. Ia menilai MKD menjalankan proses administratif.
Lebih lanjut, Lucius menilai keputusan MKD ini akan berdampak pada citra Saraswati. Ia mengatakan sebelumnya Saraswati menuai simpati publik karena dianggap punya integritas sebagai anggota DPR karena mengundurkan diri.
Ia mengatakan simpati itu akan berbalik menjadi antipati, karena Saraswati tidak konsisten dengan sikap pribadinya yang mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya secara personal ke publik terkait pernyataannya yang dianggap melukai hati rakyat.
"Keputusan diri Saraswati akan ditertawakan jika ia menyerah dengan keputusan partai yang nampaknya tak berani menerima pengunduran diri Saraswati karena alasan yang sentimentil. Dengan menolak pengunduran diri Saraswati, Partai Gerindra juga tidak bisa menghargai keputusan kader yang diambil untuk memuliakan rakyat," katanya.
Lucius menilai Partai Gerindra hanya peduli pada kepentingan internal. Ia menilai Partai Gerindra tidak peduli dengan pelajaran dan etika publik yang bisa diambil dari kisah pengunduran diri Saraswati.
"Sayang sekali Gerindra yang justru tak menjadikan momentum pengunduran diri Saraswati sebagai sebagai contoh bagi kader-kadernya untuk menjadikan etika dan moral sebagai landasan utama dalam berpolitik," katanya. (P-1)
