Kelas Menengah Juga Butuh BLT

Ilustrasi.(MI/RAMDANI)

DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan BLT hanya menyasar desil pengeluaran 1-4. Sementara desil 5-6 yaitu kelas menengah dan aspiring middle class, katanya, belum mendapat bantuan pemerintah.

"Di kelompok menengah ini tekanan ekonominya kan besar," kata Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (19/10).

Ia juga menyebut tenggat waktu BLT yang hanya sampai Desember terlalu pendek. Pasalnya, kata Bhima, melihat situasi ekonomi saat ini yang penuh ketidakpastian, BLT perlu diperpanjang setidaknya sampai Maret 2026 ke depan.

Di sisi lain, sinkronisasi data tunggal kemiskinan juga penting agar BLT bisa lebih tepat sasaran dan sinkron dengan data penerima subsidi hingga peserta PBI BPJS Kesehatan. "Kalau data tidak sinkron khawatir ada yang mendapat dobel dan banyak yang tidak mendapat BLT," ungkapnya.

Selain itu, Bhima juga menyoroti stimulus lain yakni program magang nasional. Menurutnya, program magang hanya solusi temporer. 

"Harus dipastikan adanya MoU ke perusahaan bahwa peserta magang bisa diterima kerja sebagai karyawan setelah magang selesai. Paling tidak 70% lah peserta magang bisa langsung masuk ke perusahaan, tentu dengan tahapan seleksi," katanya.

"Kalau tidak terserap, khawatir setelah magang akan menganggur, mengulang kesalahan kartu prakerja karena pemerintah tidak mempersiapkan penempatan kerja. Syarat magang juga sarjana, padahal pengangguran SMK paling tinggi. Sebaiknya dimasukan juga magang berbayar untuk SMK," pungkasnya. 

Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk merealisasikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) periode Oktober hingga Desember 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional keempat.

“Tiga puluh triliun. (Dari anggaran) hasil efisiensi dan realokasi anggaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Jumat (17/10).

Airlangga menjelaskan, BLT ini disalurkan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang, bantuan ini diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta jiwa.

“Kalau kita berasumsi satu KPM itu ayah, ibu, dan dua orang anak. Ini mencakup desil 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional,” jelas Airlangga. (I-3)