3 hours ago
4
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama untuk Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih.(MI/Devi Harahap)
MENTERI Koperasi dan UKM Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas perannya dalam mempercepat perlindungan serta pengembangan produk-produk koperasi dan UMKM, khususnya melalui pendaftaran merek kolektif. Fery menilai langkah ini merupakan bagian penting dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional berbasis inovasi dan kemandirian rakyat.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi motor penggerak percepatan kegiatan, bukan hanya perlindungan tetapi juga pengembangan produk-produk koperasi dan UMKM,” ujar Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama untuk Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih, di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia menyoroti fakta bahwa banyak produk lokal berkualitas di desa dan daerah yang kalah bersaing di pasar karena belum memiliki identitas yang kuat dan terlindungi secara hukum.
“Produk-produk lokal kita sering kalah bukan karena kualitasnya, tetapi karena belum punya identitas hukum yang jelas. Padahal pemerintah kini tengah mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis inovasi dan nilai tambah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ferry juga melaporkan perkembangan terbaru mengenai perluasan peran koperasi di sektor strategis nasional.
“Sekarang koperasi sudah bisa mengelola tambang-tambang mineral dan batu bara hingga luas 2.500 hektare. Bahkan sudah diperbolehkan mengelola sumur-sumur minyak rakyat, kebun sawit, dan kawasan industri nelayan,” ungkapnya.
Ia menilai, keterlibatan koperasi dalam sektor sumber daya alam tersebut merupakan bentuk nyata ‘koperasi naik kelas’ yang menjadi arah kebijakan Presiden Prabowo.
“Dengan dukungan Kementerian Hukum, saya berharap proses naik kelas ini berjalan semakin cepat. Koperasi kini benar-benar bisa menjadi pemain utama dalam perekonomian nasional,” kata Ferry.
Ferry juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan enam jenis gerai utama koperasi desa penjualan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, Apotek dan klinik desa, Kantor koperasi dan layanan simpan pinjam, Gudang dan fasilitas logistik, Penyediaan transportasi dan distribusi (seperti truk logistik), serta dan Unit pendukung digitalisasi koperasi.
“Presiden ingin agar pelayanan kesehatan, logistik, dan kebutuhan dasar bisa diakses langsung oleh masyarakat desa melalui gerai koperasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah baru saja menerbitkan Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Bersama antara beberapa kementerian untuk mempercepat pembangunan gerai-gerai tersebut.
“Insyaallah dalam satu-dua hari ke depan, proses pembangunan gudang dan gerai koperasi desa-kelurahan Merah Putih akan dimulai secara nasional,” kata Ferry.
Lebih jauh, Ferry menyambut baik dukungan Kementerian Hukum yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M.HH-1002.142 Tahun 2025 tentang percepatan pendaftaran merek kolektif bagi koperasi dan UMKM.
“Dengan surat edaran ini, kita memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi identitas produk koperasi dan mempercepat pendaftaran di seluruh daerah,” ujarnya.
Ia juga menyambut penandatanganan kerja sama lintas kementerian sebagai langkah konkret menuju sinergi nasional dalam pembinaan hukum dan peningkatan nilai ekonomi koperasi.
“Ke depan, saya berharap Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi, dan para pemangku kepentingan lain terus memperkuat integrasi data, pendampingan hukum, serta digitalisasi pendaftaran merek kolektif,” tegas Ferry.
Menurutnya, melalui perlindungan kekayaan intelektual dan merek kolektif, koperasi dan UMKM akan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat di pasar global.
“Saya yakin dengan pendaftaran merek kolektif ini, koperasi dan UMKM tidak lagi dipandang sebagai pelaku ekonomi kecil. Bahkan tadi saya mendapat bisikan dari Pak Menteri Hukum, bahwa hak kekayaan intelektual nantinya bisa menjadi jaminan pembiayaan di lembaga keuangan,” ungkapnya.
Ferry optimistis, jika seluruh kebijakan ini dijalankan konsisten, koperasi desa akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Insyaallah, dengan dukungan semua pihak, target Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa kita capai. Dan dalam pertumbuhan itu, koperasi dan UMKM akan menjadi pelaku utama yang naik kelas,” pungkasnya. (Dev/P-3)
