2 hours ago
1
Ilustrasi(Antara)
BENTUK teror kepada pejuang anti-korupsi masih terjadi. Hal itu dinyatakan oleh Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menanggapi kasus kebakaran rumah Khamozaro Waruwu, Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, pada Selasa (4/11).
"Ini adalah bentuk teror yang nyata kepada penegak hukum, teror kepada pejuang pemberantasan korupsi," kata Praswad Nugraha kepada Media Indonesia, Kamis (6/11).
Dijelaskannya, kebakaran yang menimpa rumah Hakim Khamozaro Waruwu, Hakim Tipikor PN Medan patut menjadi perhatian serius publik. Insiden ini terjadi tepat ketika Hakim Khamozaro tengah memimpin persidangan perkara korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara Topan Obaja Putra Ginting.
"Rumah yang terbakar berada di Komplek Taman Harapan Indah, Medan, dengan ruangan kerja hakim menjadi bagian yang dilalap api. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun konteks waktu dan posisi strategis hakim dalam perkara besar ini membuat peristiwa tersebut tidak bisa dianggap sebagai kebetulan semata," ungkap Praswad.
Korupsi Pengadaan Jalan di Sumut Seret Bobby Nasution
Ia mengatakan, Hakim Khamozaro Waruwu selama ini dikenal kritis dalam memimpin persidangan dan berani menggali lebih dalam dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik korupsi di Dinas PUPR Sumut.
Dalam beberapa sidang, beliau menyoroti pergeseran anggaran APBD Sumut 2025 yang menjadi dasar proyek pembangunan jalan senilai lebih dari Rp150 miliar, serta meminta agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan dasar hukum Pergub yang menjadi pijakan pergeseran anggaran tersebut.
"Tindakan itu menunjukkan keberanian seorang hakim dalam menegakkan prinsip equality before the law, bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, sekalipun memiliki kekuasaan politik yang besar. Perintah beliau untuk memeriksa Bobby merupakan tindakan nyata yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip equality before the law," ujarnya.
Menurut Praswad, peristiwa kebakaran ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang membuka tabir keterlibatan pejabat tinggi daerah dalam proyek-proyek infrastruktur yang sarat penyimpangan.
Modus Penyalahgunaan Anggaran
Sejak awal, perkara Dinas PUPR Sumut menunjukkan pola lama yang berulang: proyek bernilai besar dijalankan tanpa dasar perencanaan yang sah, tender dipercepat tanpa kajian teknis, dan konsultan perencana baru muncul setelah pemenang lelang ditetapkan. Fakta tersebut menggambarkan adanya modus penyalahgunaan anggaran yang sistematis dan diduga kuat memiliki keterhubungan politik.
"Bila pergeseran anggaran dilakukan atas perintah atau sepengetahuan kepala daerah, maka tanggung jawab pidana tentu tidak bisa berhenti di level kepala dinas saja," tegas Praswad.
Polisi Wajib Usut Tuntas
Selain itu, lanjutnya, kebakaran rumah Hakim Khamozaro Waruwu bukan sekadar persoalan kebakaran biasa, melainkan indikasi potensi tekanan terhadap aparat peradilan yang tengah menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan. Negara harus hadir.
Kepolisian wajib mengusut tuntas sumber api dan memastikan tidak ada unsur kesengajaan di balik peristiwa ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) juga perlu memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hakim-hakim yang memeriksa perkara korupsi besar dengan risiko tinggi, agar mereka tidak bekerja dalam ketakutan.
"Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi ujian bagi konsistensi negara dalam melindungi integritas peradilan dan menjaga independensi hakim. Jangan sampai keberanian hakim seperti Khamozaro Waruwu yang berupaya menegakkan keadilan justru dibalas dengan intimidasi dan teror," ungkapnya.
Ia juga menegaskan, rakyat Indonesia perlu mengingat bahwa tanpa hakim yang berani, keadilan akan kehilangan maknanya. Presiden Prabowo selaku panglima tertinggi pemberantasan korupsi wajib bertanggung jawab dan menjamin keamanan serta keselamatan seluruh penegak hukum yang sedang menjalankan tugas di lapangan, termasuk Hakim Khamozaro Waruwu.
"Jangan sampai teror rendahan seperti ini memukul balik upaya panjang bangsa dan negara ini memerangi korupsi," pungkasnya. (RK/E-4)
