Ilustrasi .(Antara)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diingatkan untuk memperkuat manajemen mitigasi bencana, terutama di tengah meningkatnya curah hujan ekstrem belakangan ini.
Insiden banjir hingga pohon tumbang yang terjadi di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/10), yang menyebabkan satu orang meninggal dunia sejatinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
"Peristiwa ini bukan sekadar musibah alam, tetapi juga peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesiapsiagaan dan pemeliharaan infrastruktur kota harus ditingkatkan secara serius," kata anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth, Jumat (31/10).
Menurut dia, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta beberapa hari terakhir memang memicu genangan di sejumlah titik dan menyebabkan pohon-pohon besar tumbang akibat angin kencang.
Ia meminta Pemprov DKI memperbaiki tata kelola penanganan risiko bencana secara menyeluruh. Penanganan pohon rawan tumbang, saluran air tersumbat, serta sistem drainase yang tidak optimal adalah isu klasik yang tidak boleh lagi ditunda penyelesaiannya.
"Kami mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Sumber Daya Air DKI melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pohon dan saluran air di seluruh wilayah rawan," katanya.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya manajemen risiko bencana serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan cuaca ekstrem.
Banjir hingga pohon tumbang, kata dia, memperlihatkan bahwa mitigasi bencana di Jakarta masih bersifat reaktif. Pemerintah kerap bergerak setelah genangan terjadi, bukan melalui langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.
Ia berharap Gubernur DKI Pramono Anung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya, terutama dinas dan unit yang menangani pengelolaan lingkungan, drainase, serta tata kota.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kinerja di lapangan dan menilai siapa saja pejabat yang benar-benar bekerja melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas tanpa inovasi.
"Masalah banjir di Jakarta bukan hanya persoalan cuaca, tetapi cerminan lemahnya manajemen risiko dan tata kelola kota. Pak Gubernur Pramono Anung harus mampu melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak," ujarnya.
Selama ini, tambah dia, mitigasi bencana di Jakarta belum dilakukan secara sistematis. Pemeliharaan infrastruktur dasar seperti saluran air, kali, waduk, dan pohon besar yang berpotensi tumbang saat hujan deras harus menjadi perhatian utama Pemerintah DKI Jakarta.
Selain itu, strategi penanganan banjir juga perlu mencakup pendekatan mikro, bukan hanya proyek makro seperti tanggul atau normalisasi sungai.
Upaya mikro dapat berupa penataan kawasan padat penduduk, penerapan sistem resapan air di perumahan, serta edukasi warga agar tidak membuang sampah ke saluran air.
Keseimbangan antara program makro dan mikro diyakini akan menciptakan sistem penanganan banjir yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. (Ant/P-2)
