1 day ago
2
Kemendikdasmen siap salurkan bantuan guru honorer( ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/rwa.)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pendidikan dasar di SD dan SMP di sekolah negeri maupun swasta, gratis. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan, namun juga menimbulkan tantangan bagi anggaran pemerintah, terutama dalam hal alokasi dana untuk mendukung sekolah swasta yang terdampak. Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menegaskan bahwa keputusan MK untuk menggratiskan pendidikan dasar di SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, merupakan amanat Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh negara. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Sebagai negara, ini adalah tanggung jawab kita. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan negara harus hadir untuk memastikan tidak ada anak yang terpinggirkan dari kesempatan belajar,” ungkap Selle, Jumat (30/5).
Ia juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan, termasuk melalui pembentukan yayasan pendidikan. “Di sini, pemerintah juga memiliki peran penting. Di sekolah swasta, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja, sehingga keterlibatan pemerintah tetap ada,” tambahnya.
Selle mengatakan, substansi dari keputusan MK ini perlu diluruskan, terutama mengingat banyak institusi pendidikan yang kini berorientasi pada bisnis. “Pendidikan bukanlah lahan bisnis. Kita harus memastikan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mencari keuntungan semata,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh beralasan tidak memiliki anggaran untuk mendukung pendidikan. “Pemerintah harus hadir dan memberikan hak dasar pendidikan kepada anak bangsa. Kita menunggu aturan teknis dari Kementerian Pendidikan, tetapi pada intinya, Pemkab Soppeng mendukung penuh keputusan ini,” jelas Selle.
Pendidikan anak usia dini juga harus menjadi prioritas, dan tidak boleh ada anak yang tidak mengenyam bangku sekolah. “Pendidikan adalah hak setiap anak, dan kita harus mengendalikan agar tidak ada yang terabaikan. Pemerintah saat ini menunjukkan bahwa mereka berpihak pada rakyat,” tutup Selle,
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait keputusan MK tersebut mengaku masih harus menunggu regulasi dari pusat terkait penggratisan pendidikan di sekolah negeri dan swasta.
“Kita masih tunggu dulu aturan lebih detailnya seperti apa,” ungkapnya, menekankan bahwa kejelasan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan ini.
Menurutnya ada sekolah swasta yang selama ini menerima bayaran untuk menutupi biaya operasional, sehingga perlu ada kejelasan mengenai sistem ini akan berfungsi nantinya. (H-4)
