Ilustrasi(Antara)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan, terutama karena pendekatan pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai terlalu berfokus pada penindakan, sementara aspek pencegahan dan pemulihan kerugian negara belum mendapat perhatian serius.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengatakan praktik korupsi di berbagai sektor sebenarnya jauh lebih besar dari yang terungkap ke publik.
“Kalau bicara soal korupsi di Indonesia, kami meyakini praktiknya jauh lebih besar dari yang selama ini terungkap. Data terbaru menunjukkan tren penindakan korupsi pada 2024 justru menurun, meskipun penegakan hukum terus dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” ujar Almas, Selasa (21/10).
Menurut Almas, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan hukum semata. Negara, kata dia, harus serius memastikan adanya pencegahan di awal dan pemulihan kerugian keuangan negara di akhir.
“Pemberantasan korupsi jangan hanya dilihat dari sisi penindakan. Kita juga harus melihat sejauh mana negara bisa memulihkan kerugian yang terjadi akibat korupsi,” tegasnya.
ICW menilai sudah saatnya pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan dan tata kelola anggaran negara agar penggunaannya benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sekarang waktunya kita bergeser, tidak hanya mempertahankan penindakan tetapi juga memperkuat pencegahan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif,” ujar Almas.
Lebih lanjut, ICW juga menyoroti satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pentingnya efisiensi anggaran. Menurut Almas, masih banyak alokasi anggaran negara yang tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kebocoran.
ICW dorong penguatan sistem pengawasan internal
ICW mendorong agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi anggaran, dan keterlibatan publik dalam pengawasan penggunaan dana negara.
“Efisiensi anggaran adalah hal yang sangat penting. Dari tahun ke tahun kami melihat masih banyak anggaran negara yang dikelompokkan secara tidak tepat dan bahkan berpotensi bocor,” tutur Almas. (Dev/I-1)
