
WARGA dan wilayah Jalur Gaza diperkirakan akan memasuki fase baru setelah tercapainya kesepakatan damai antara Hamas dan Israel. Dalam era pascaperang tersebut, Hamas dipastikan tidak akan lagi memegang kendali pemerintahan di Jalur Gaza.
Pernyataan ini disampaikan beberapa hari setelah gencatan senjata diterapkan dan saat kedua pihak membahas implementasi 20 butir rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri konflik.
Informasi mengenai posisi Hamas itu disampaikan oleh seorang sumber yang dekat dengan tim negosiasi kelompok tersebut. Ia berbicara kepada AFP, Minggu (12/10) waktu setempat, dengan syarat identitasnya dirahasiakan karena isu yang dibahas bersifat sensitif.
Rencana perdamaian itu mencakup perlucutan senjata Hamas dan penarikan kelompok tersebut dari struktur pemerintahan di Jalur Gaza setelah perang berakhir. Meski demikian, Hamas disebut tetap ingin menjadi bagian penting dari tatanan politik Palestina.
"Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata sumber tersebut dilansir Selasa (14/10).
Berbeda dari kelompok bersenjata lain di kawasan, kepemimpinan Hamas selama ini kerap terbelah dalam menyikapi berbagai isu penting, termasuk soal masa depan pemerintahan Jalur Gaza. (Z-1)