1 day ago
4
Ilustrasi(Antara)
GURU dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan mendapat tunjangan dari Pemerintah Kota Makassar senilai Rp1,5 juta dan Rp2,5 juta untuk mereka yang ditempatkan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Langkai, Lanjukkang, Lumu-Lumu, dan Bone Tambu.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat. Wilayah tersebut, antara lain Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo. Sementara yang di pulau terluar tunjangannya Rp2,5 juta per bulan.
Menurut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pemberian tunjangan tersebut sebagai bagian dari program 100 hari pemerintahan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makasar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, bahwa pegawai yang bertugas di pulau perlu mendapat perhatian lebih karena menghadapi medan kerja yang tidak ringan. Lantaran lokasi penugasan para pegawai harus ditempuh dengan menyeberang laut.
Pemkot Makassar pun akan menyiapkan transportasi khusus agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk perjalanan pulang pergi.
"Lokasinya harus menyeberang laut sehingga kita juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka. Jadi, dalam proses bolak-balik itu tidak mengeluarkan uang, seperti bus sekolah kira-kira seperti itu," seru Appi, Jumat (30/5).
Pada awal masa jabatannya, Appi beberapa kali mengunjungi tujuh pulau di wilayah Makassar, termasuk empat yang berada di kawasan terluar. Dalam kunjungan itu, dia melihat langsung kondisi kerja para pegawai yang mengajar dan melayani kesehatan di wilayah kepulauan.
"Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meski harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana," lanjut Appi.
Selain menaikkan tunjangan, Pemkot Makassar berencana memperbaiki infrastruktur dasar seperti dermaga dan kapal penyeberangan. Bantuan pendidikan juga akan disalurkan bagi siswa dan mahasiswa dari pulau-pulau tersebut.
"Kami percaya, akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau," katanya.
Kebijakan ini lahir dari tantangan geografis yang dihadapi para tenaga pengajar dan medis. Setiap hari mereka harus bekerja dalam kondisi yang tidak mudah.
"Kami berharap para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi," tutup Appi. (LN/E-4)
