Gedung Putih Perintahkan Pemutusan Seluruh Kontrak Federal dengan Harvard Senilai US$100 Juta

1 day ago 9
Gedung Putih Perintahkan Pemutusan Seluruh Kontrak Federal dengan Harvard Senilai US$100 Juta Gedung Putih memerintahkan seluruh lembaga federal batalkan kontrak dengan Universitas Harvard, dengan total sekitar US$100 juta.(Harvard University)

GEDUNG Putih telah memerintahkan seluruh lembaga federal untuk membatalkan semua kontrak yang masih berlaku dengan Universitas Harvard, dengan total nilai sekitar $100 juta, menurut dua pejabat senior pemerintahan Trump kepada CNN. Langkah ini menjadi serangan terbaru terhadap universitas tersebut, yang menolak untuk tunduk pada rentetan tuntutan kebijakan dari Gedung Putih.

“Kami merekomendasikan agar lembaga Anda menghentikan setiap kontrak karena alasan kenyamanan jika kontrak tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,” demikian isi surat hari Selasa kepada para eksekutif pengadaan dari pejabat General Services Administration, Josh Gruenbaum, yang sebelumnya juga menandatangani surat pada April lalu kepada Harvard berisi sejumlah tuntutan terkait tata kelola dan kurikulum yang kemudian ditolak oleh pihak universitas.

The New York Times pertama kali melaporkan rencana pemotongan ini, yang menambah daftar pengurangan dana sebesar US$2,65 miliar dari pemerintah federal untuk Harvard. Hampir dua bulan lalu, Gedung Putih mengumumkan pihaknya sedang meninjau sekitar US$9 miliar dalam bentuk kontrak dan hibah yang sebelumnya dijanjikan kepada Harvard selama beberapa tahun ke depan.

Surat hari Selasa itu mengulangi berbagai keluhan terhadap Harvard, termasuk tuduhan universitas tersebut “terus melakukan diskriminasi rasial” dalam proses penerimaan mahasiswa, serta menunjukkan “kurangnya kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa Yahudi.”

Tolak Tuntutan Pemerintah

Harvard secara umum telah menolak berbagai tuntutan pemerintah, termasuk menyerahkan seluruh catatan perilaku mahasiswa asing dan membuka audit untuk memastikan adanya keberagaman pandangan di kampus. Namun, pejabat universitas menyatakan mereka mematuhi keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan affirmative action dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi antisemitisme di kampus.

“Saya tidak tahu sepenuhnya apa motivasinya, tapi saya tahu ada orang-orang yang tengah berperang dalam pertempuran budaya,” ujar Presiden Harvard, Alan Garber, kepada NPR dalam wawancara yang direkam dan disiarkan sebelum rencana pemotongan terbaru ini terungkap.

“Saya tidak tahu apakah itu yang mendorong pemerintah, tapi mereka jelas tidak suka dengan apa yang terjadi di kampus-kampus, dan terkadang mereka tidak suka dengan apa yang kami wakili,” lanjutnya.

Departemen Pendidikan AS telah memperingatkan perguruan tinggi dan universitas, mereka bisa menghadapi konsekuensi jika tidak mengambil langkah yang memadai untuk melindungi mahasiswa Yahudi. Departemen itu mengancam akan mencabut pendanaan federal bagi institusi, yang mempertimbangkan faktor ras dalam berbagai aspek kehidupan mahasiswa.

Pendanaan

Harvard terkena imbas dari kedua isu ini. Universitas tertua dan terkaya di Amerika itu menggugat pemerintahan Trump bulan lalu terkait pembekuan hibah dan kontrak federal senilai US$2,2 miliar, yang kemudian diikuti oleh penghentian tambahan sebesar US$450 juta.

Garber menyatakan kehilangan pendanaan ini akan berdampak besar, jauh melampaui kampus mereka di Massachusetts.

“Inti dari universitas kami adalah pengajaran dan pembelajaran. Tapi jika Anda melihat aktivitas universitas, begitu banyak yang terkait dengan penelitian,” ujarnya kepada NPR. “Begitu banyak penemuan yang berasal dari Harvard dan universitas riset lainnya — mulai dari kemajuan pengobatan kanker hingga terapi untuk berbagai jenis kanker.”

Pekan lalu, pemerintahan Trump juga membatalkan izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing, sebuah langkah yang kemudian menjadi subjek konferensi singkat antara pengacara dan hakim federal setelah keputusan itu ditangguhkan. Pihak universitas berargumen pencabutan sertifikasi dalam Student and Exchange Visitor Program (SEVP) tersebut adalah "pembalasan yang jelas" atas penolakan Harvard terhadap tuntutan kebijakan pemerintah yang bersifat ideologis.

Trump bahkan mengancam akan memotong lagi US$3 miliar dana hibah federal untuk Harvard dan mencabut status bebas pajaknya. (CNN/Z-2)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |