3 hours ago
2
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(Dok ist)
Eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya dapat memperlemah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai gaya komunikasi Purbaya yang direct (langsung) atau blak-blakan memang lebih umum dilakukan di budaya Barat. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia masih cenderung menggunakan gaya komunikasi indirect atau tidak langsung.
“Gaya komunikasi koboi ala Purbaya cenderung direct. Komunikasi seperti ini umumnya dilakukan orang Barat. Karena itu, gaya seperti ini kerap sulit diterima sebagian publik Indonesia,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (28/10).
Ia menjelaskan, perbedaan gaya komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan jarak antara Purbaya dengan pejabat publik lain yang terbiasa berkomunikasi diplomatis atau tidak langsung.
“Kelompok yang berkomunikasi indirect akan menilai Purbaya sosok yang ambisius dan merasa paling benar sendiri. Dalam jangka panjang, jarak itu bisa semakin lebar dan berpotensi mengganggu kondusifitas di kabinet,” jelasnya.
Menurut Jamiluddin, kondisi tersebut bisa berdampak pada kekompakan kabinet yang menjadi salah satu acuan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan.
“Kalau kondusifitas melemah, tentu bisa menurunkan kinerja kabinet. Hal ini tentu tidak diinginkan Presiden Prabowo yang tengah berupaya mewujudkan janji kampanyenya dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya.
Akan tetapi, Jamiluddin tidak menampik bahwa gaya komunikasi seperti Purbaya justru disukai oleh sebagian publik yang mendambakan pejabat berbicara apa adanya.
“Sebagian publik sudah jenuh dengan gaya komunikasi indirect yang dianggap munafik. Kelompok ini justru memuja Purbaya karena melihatnya sebagai sosok yang apa adanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai gaya komunikasi “koboi” ala Purbaya merupakan hal yang wajar dan bagian dari kepribadian seseorang. Ia menolak anggapan bahwa semua pejabat harus berkomunikasi dengan gaya yang sama.
“Gaya komunikasi itu personal. Karena itu, tak perlu diatur untuk diseragamkan. Justru akan aneh bila semua pejabat dipaksa berkomunikasi dengan gaya yang sama,” tutur Jamiluddin.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap pernyataan pejabat publik.
“Kalau pun perlu pengaturan, sebaiknya berkaitan dengan substansi pesan. Para pejabat harus berbicara sesuai tugas dan fungsinya agar pesan tidak simpang siur,” katanya.
Lebih jauh, Jamil menegaskan bahwa perbedaan gaya komunikasi bukan persoalan utama dalam pemerintahan selama pesan yang disampaikan tetap transparan dan sesuai etika.
“Selama pesan yang disampaikan jelas, terbuka, dan sesuai etika komunikasi, gaya komunikasi apa pun bisa diterima publik,” pungkasnya. (H-2)
