3 hours ago
1
(MI/Lina Herlina)
LEMBAGA Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan secara resmi meluncurkan dan mengkaji sebuah konsep inovatif sistem pemilu yang diberi nama "Moderat List Proporsional Representasi" atau Wasathiyah Electoral Reform.
Gagasan yang diusung sebagai solusi jalan tengah atas polemik sistem pemilu ini diperkenalkan dalam forum Tudang Sipulung di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Sabtu (25/10).
Ridho Alhamdi, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, memaparkan bahwa sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan demokrasi dengan mencari titik temu antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
“Wasathiyah Electoral Reform adalah konvergensi. Ini adalah sintesis yang memadukan akuntabilitas personal dari calon dalam sistem terbuka dengan stabilitas dan kewenangan partai dalam sistem tertutup," jelas Ridho.
"Tujuannya, menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan mengurangi kompetisi berlebihan antar-caleg,” sambungnya di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari pengurus partai, penyelenggara pemilu, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Untuk memperjelas mekanismenya, Ridho memberikan simulasi detail penghitungan suara. Ia menekankan bahwa dalam sistem ini, seorang caleg yang meraih suara personal secara signifikan dapat melampaui posisi nomor urut.
"Jika suara caleg melampaui 'suara partai' di daerah pemilihannya, ia otomatis terpilih. Namun, jika suara partai lebih dominan, maka penentuan kursi akan mengacu pada nomor urut yang telah ditetapkan partai. Ini adalah keseimbangan," tambahnya.
Diskusi akademis dalam forum tersebut turut memberi pandangan dari para pakar, seperti Adi Suryadi Culla, Prof. Rahmat Muhammad, dan Prof. Syarifuddin Jurdi. Kehadiran mereka bertujuan menyempurnakan konsep dari segi teoritis dan praktis.
Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sulsel, Basti Tetteng menegaskan, inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata Muhammadiyah untuk pembangunan demokrasi Indonesia.
"Tudang Sipulung ini kami gelar bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi untuk menawarkan solusi konkret. Kami percaya sistem pemilu yang baik adalah yang mampu meminimalisir friksi dan lebih berkeadilan," ujarnya.
Gagasan dari akar rumput ini pun menarik perhatian politisi tingkat nasional. Dua anggota DPR RI, Taufan Pawe dari Fraksi Partai Golkar dan Syamsu Rizal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebagai narasumber kunci pada sesi kedua.
Kehadiran mereka memberikan perspektif praktis tentang peluang dan tantangan dalam menerjemahkan konsep ini menjadi kebijakan nasional, sekaligus menandai potensi serius dari usulan reformasi sistem pemilu yang digulirkan Muhammadiyah ini. (H-1)
