2 weeks ago
17
Ilustrasi.(MI)
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memberikan catatan positif terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam hal tata kelola keuangan negara. Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, menyoroti dua capaian progresif, yakni peningkatan transparansi anggaran dan kebijakan efisiensi belanja negara yang dinilai strategis.
"Menurut kami ya dari Seknas FITRA, Sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ada beberapa catatan progresif yang dicapai oleh pemerintahan saat ini ya, Pak Prabowo Gibran dalam apa, melakukan tata kelola terutama terkait dengan keuangan negara," ujar Misbah dalam sebuah diskusi virtual, Senin (20/10).
FITRA mengapresiasi posisi Indonesia yang menunjukkan komitmen kuat dalam transparansi anggaran di tingkat global. Berdasarkan riset Open Budget Survey yang dilakukan FITRA di 125 negara, Indonesia berhasil menempati peringkat yang tinggi.
"Indonesia saat ini tuh menempati posisi tujuh belas dari sekitar seratus dua puluh lima negara ya, dalam transparansi anggaran," ungkap Misbah. Ia menambahkan bahwa dengan skor sekitar 70 dari 100, capaian ini membuktikan adanya komitmen besar dari pemerintah. "Ini artinya bahwa Indonesia punya komitmen besar ya terhadap tata kelola anggaran itu bisa diakses oleh masyarakat, oleh siapapun".
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA. Kebijakan ini dianggap sebagai respons konkret terhadap defisit anggaran yang selama ini menjadi titik kritis.
Misbah menjelaskan bahwa langkah ini berhasil memangkas belanja yang dianggap pemborosan, seperti pengadaan alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat-rapat, perjalanan dinas, hingga sewa gedung dan kendaraan. Total efisiensi dari kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar 300 miliar rupiah dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.
FITRA berharap dana hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat rentan. "Kita berharap bahwa realokasi dari hasil efisiensi itu kemudian digunakan untuk program-program prioritas pemerintah, misalnya ya ada MBG atau Makan Bergizi Gratis, ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ada Sekolah Rakyat," paparnya.
Dengan realokasi tersebut, anggaran yang sebelumnya hanya habis untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan ke program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. "Saya rasa ini kan, apa ya kebijakan cukup strategis dalam satu tahun ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto," tutupnya. (Cah/P-3)
