1 day ago
7
Ilustrasi.(AFP/DALE DE LA REY)
TOKOCRYPTO mengungkapkan kekhawatiran terhadap masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait aset digital, di tengah lonjakan jumlah investor kripto di Indonesia yang mencapai lebih dari 14 juta orang per April 2025.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyampaikan bahwa tren meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi kripto harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan agar risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
"Kami melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus meningkat, tetapi ini harus dibarengi dengan edukasi yang memadai. Literasi kripto yang minim berpotensi meningkatkan risiko, terutama bagi investor pemula," ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Calvin menekankan bahwa inklusi tanpa pemahaman yang cukup justru akan memperbesar potensi kerugian.
Tokocrypto, lanjutnya, terus mendorong berbagai inisiatif edukasi untuk menyentuh berbagai kalangan, termasuk komunitas lokal, institusi pendidikan, dan wilayah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem kripto yang berkelanjutan dan aman.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor kripto di Indonesia naik dari 13,71 juta pada Maret menjadi 14,16 juta per April 2025. Nilai transaksi pun melonjak dari Rp32,45 triliun menjadi Rp35,61 triliun.
Namun, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, belum tersedia indikator khusus untuk mengukur tingkat literasi kripto secara spesifik. Dalam SNLIK terbaru, kripto baru dikategorikan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya di bawah Data Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,64 persen, tertinggal jauh dibanding indeks inklusi keuangan yang menyentuh angka 92,74 persen. Kondisi serupa juga terjadi di sektor keuangan syariah, yang hanya mencatat literasi sebesar 43,42 persen.
Calvin menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem edukasi kripto yang efektif.
"Membangun ekosistem edukasi kripto yang kuat memerlukan kolaborasi erat antara sektor swasta, pemerintah, dan institusi pendidikan. Dengan bersinergi, berbagai pihak dapat mengembangkan program pelatihan yang relevan dan mudah diakses," tambahnya.
Ia mencontohkan pendekatan negara lain seperti Singapura yang telah lebih maju dalam hal pendidikan kripto. Universitas ternama seperti National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) menawarkan program komprehensif terkait blockchain dan aset digital. Dukungan dari otoritas keuangan Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS), juga memperkuat integrasi teknologi ini dalam sistem pendidikan nasional.
"Sangat penting bagi Indonesia untuk belajar dari pendekatan edukasi kripto yang sukses di negara lain. Dengan jumlah investor kripto yang terus bertumbuh, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai aset digital," sebut Calvin. (Ant/I-3)
