3 weeks ago
21
(Dok. Pribadi)
EFISIENSI anggaran yang dicetuskan pemerintahan Prabowo akan menjadi baseline atau acuan untuk tahun berikutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah bertujuan mempertajam tujuan Astacita pemerintahan Prabowo.
Kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ada beberapa bentuk efisiensi K/L dan pemerintah daerah, yaitu memangkas perjalanan dinas, mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dan tidak memiliki output terukur, membatasi belanja kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, dll (Kompas, 13/02/2025, 19.56 WIB).
Kebijakan efisiensi anggaran harus direspons secara positif. Jika tidak, layanan publik akan terganggu, memicu gejolak sosial yang ujung-ujungnya merongrong ketahanan nasional. Setiap K/L dan pemerintah daerah memang butuh waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan itu, butuh effort lebih mencari solusinya, tetapi tidak boleh berlarut-larut mencari 'alibi/rasionalisasi' yang justru kontraproduktif dengan spirit melayani masyarakat.
Saat ini, setiap K/L dan pemerintah daerah dituntut untuk merekonstruksi anggaran supaya lebih efektif dan ramping, tetapi menghasilkan output yang terukur dan berkualitas.
Kegiatan-kegiatan tatap muka dan on the spot yang dahulu lumrah dilakukan aparatur negara mulai ditiadakan, dengan merelokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Perubahan budaya kerja dari manual ke digital itu tidak terlepas dari imbas dari revolusi teknologi dan dinamika masyarakat 5.0.
REVOLUSI TEKNOLOGI
'Kemahakuasaan' teknologi digital mampu menjawab semua persoalan efisiensi anggaran. Kegiatan perjalanan dinas, seminar, studi banding, dan kegiatan seremonial dapat digelar secara jarak jauh (remote) meski tidak bertemu dalam satu majelis karena pada dasarnya teknologi digital mampu memangkas jarak, menghemat biaya, meringkas waktu, dan menjaga stamina bahkan menekan perilaku koruptif dalam birokrasi.
Itu semua tidak terlepas dari 'keberkahan' digital dan anugerah bagi aparatur negara yang mau bersahabat dengan teknologi. Namun, sebaliknya, mereka yang 'durhaka' terhadap teknologi akan mengeluh dan 'babak belur' menyikapi kebijakan itu.
Pada 2025, disrupsi teknologi memasuki babak baru, yaitu revolusi kecerdasan buatan dan akselerasi teknologi visual. Kegiatan yang sifatnya mobile dan hadir dalam dunia nyata mulai digeser ke dunia maya. Kolaborasi AI dan teknologi visual menghadirkan kualitas gambar lebih hidup, jernih, dan estetik, memberikan kemudahan berinteraksi dengan berbagai fitur holografis sehingga proses interaksi berjalan mulus, pesan utama tersampaikan tanpa distraksi apa pun.
Keberkahan digital akan mengubah cara kita bekerja sehingga kita mampu bertahan untuk menghadapi keterbatasan anggaran. Program kerja yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan berkat uluran tangan teknologi meskipun resisten dan belum terbiasa. Dengan teknologi digital, yang dahulu tidak mungkin dikerjakan sekarang sangat mungkin diwujudkan. Oleh karena itu, daripada habis energi menolak kebijakan itu, lebih baik segera ambil tuas untuk melangkah ke depan dengan inovasi dan kreasi.
Kebijakan efisiensi tidak terlepas dari perubahan teknologi yang semakin eksponensial, dengan masyarakat Indonesia dan global telah memasuki fase 5.0. Selain untuk mempertajam Astacita, kebijakan itu sebagai bentuk social engineering agar aparatur negara dan masyarakat lebih akrab dengan isu-isu terkini seperti AI, robotik, dan teknologi informasi.
Dengan keterbatasan anggaran, aparatur negara akan meninggalkan cara-cara konvensional dalam bekerja, mereka terus berinovasi dan lebih akrab menggunakan teknologi, sedangkan masyarakat akan menerima utilitas hidup dari negara sekaligus layanan yang lebih bermutu.
MASA DEPAN BIROKRASI
Efisiensi anggaran akan mengubah lanskap birokrasi K/L dan pemerintah daerah di masa depan. Program kerja yang disusun untuk kepentingan publik akan diprioritaskan, sedangkan program kerja yang tidak langsung menyasar kepentingan publik otomatis akan tersingkirkan.
Persoalan birokrasi yang berbelit, mahal, dan koruptif akan hilang berkat uluran tangan teknologi digital sehingga para birokrat berlomba-lomba untuk mengotomatisasi birokrasi guna menghasilkan layanan publik yang user friendly dan modern.
Dengan keterbatasan anggaran, tiap K/L dan pemerintah daerah akan bersinergi membuat satu layanan publik yang holistis terintegrasi dengan melibatkan pihak lain seperti masyarakat, swasta, dan organisasi nonpemerintah.
Masa depan birokrasi juga menekan praktik korupsi. Postur anggaran yang terbatas dapat menutup peluang para oknum memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi sehingga pertanggungjawaban anggaran semakin transparan dan tepat sasaran. Artinya, postur anggaran yang terbatas dapat membatasi ruang gerak oknum untuk korupsi.
Dalam perspektif kebangsaan, kebijakan efisiensi itu mengandung kemaslahatan bagi rakyat dan birokrat. Rakyat lebih dimanusiakan ekonominya, politik anggaran yang selama ini menyumbang kesejahteraan elite birokrat justru akan disumbangkan kepada rakyat sehingga kesejahteraan rakyat semakin membaik di tengah impitan hidup. Para birokrat semakin dipacu untuk berinovasi dalam bekerja dengan percepatan digitalisasi birokrasi sehingga kualitas layanan publik semakin cepat, murah, dan bebas korupsi.
