Dr Mohamad Dorong Implementasi Keadilan Inklusif bagi Disabilitas di BUMN sesuai UU 8/2016

Ilustrasi(Dok ist)

DEDIKASI terhadap keadilan sosial dan hak-hak kelompok rentan kembali diwujudkan melalui capaian akademik  Dr. Mohamad Adya Laksamana Sudrajat, SH, MM, yang resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta. 

Dalam  sidang terbuka ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Model Penerapan Pemenuhan Kuota Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.” Dirinya juga dinyatakan lulus dengan menyandang predikat cumlaude.

Dalam keterangannya Mohamad Adya menyebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek hukum dan kebijakan implementasi kuota kerja bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dijelaskan disertasinya ini menyoroti tantangan penerapan regulasi di lingkungan BUMN serta pentingnya desain kebijakan hukum yang mendorong kesetaraan kesempatan kerja, aksesibilitas, dan perlindungan hak tenaga kerja disabilitas secara berkeadilan.

Menurutnya, keberpihakan hukum terhadap penyandang disabilitas bukan hanya kewajiban moral  juga wujud konkret dari pelaksanaan prinsip welfare state yang diadopsi oleh konstitusi Indonesia. 

"Saya mengusulkan model hukum partisipatif yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan inklusif," kata Adya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Mohamad Adya Laksamana Sudrajat pernah berprofesi sebagai Tim Staf Kepresidenan, menjabat sebagai Tenaga Ahli dari staf Khusus Presiden Bidang Sosial 2019-2024. Saat ini, dirinya memiliki profesi baru sebagai dosen Hukum Iblam Law school Jakarta Pengalaman panjangnya dalam perumusan kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat menjadikan beliau figur yang berpengaruh dalam mendorong transformasi sosial berbasis hukum dan keadilan sosialk

Melalui pencapaian ini, Mohamad Adya menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerangka hukum nasional yang menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

Sebagai informasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur melepas lulusan pada acara prosesi wisuda di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa, 14 Oktober 2025. Sebanyak 109 lulusan di wisuda dalam acara hari ini. Para lulusan yang diwisuda terdiri dari banyak kalangan dan profesi dari seluruh Indonesia. (H-2)