DPR Lemah, Pemerintah Dinilai Melaju tanpa Kontrol

Ilustrasi: Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, relasi antara eksekutif dan legislatif kini didominasi oleh kepatuhan politik, bukan prinsip keseimbangan kekuasaan.

Menurutnya, parlemen telah kehilangan daya kritis untuk menyeimbangkan kekuasaan presiden. Fungsi legislasi dan pengawasan yang semestinya menjadi alat kontrol kini berubah menjadi alat legitimasi. Hal itu terlihat dari sikap partai-partai politik di DPR yang cenderung mengikuti arah pemerintah tanpa perdebatan substansial.

"Banyak persoalan yang muncul di pemerintahan ini, saya kira lebih banyak disebabkan oleh tumpulnya DPR kita. Sudah tumpul, dia kemudian mau saja diperalat," kata Lucius dalam diskusi bertajuk 1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Emas Atau Cemas? pada Minggu (19/10). 

Lucius menilai, DPR masa kini telah berubah menjadi pelengkap kekuasaan yang kehilangan independensi. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo tidak mengalami hambatan berarti karena parlemen sudah gagal menjalankan perannya sebagai penyeimbang.

Jika tren ini berlanjut, kata dia, maka proses politik di DPR akan kehilangan makna. Setiap kebijakan yang diinginkan presiden dapat dengan mudah disetujui tanpa pembahasan serius. "Presiden merasa tidak punya hambatan apa pun untuk memastikan yang menjadi keinginannya itu terwujud," katanya.

Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi potensi pemerintahan yang semakin otoriter. Lucius mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa hidup jika parlemen berfungsi sebagai pengawas, bukan pelayan kekuasaan.

Ia menegaskan, tanpa DPR yang kuat dan independen, negara akan kehilangan salah satu pilar utama demokrasi. "DPR yang mengabdi pada kekuasaan hanya akan melahirkan pemerintahan yang semena-mena," pungkasnya. (Mir/M-3)