Dorong UMKM Papua Naik Kelas, Askrindo dan Bank Papua Teken Kerja Sama KUR

7 hours ago 2
Dorong UMKM Papua Naik Kelas, Askrindo dan Bank Papua Teken Kerja Sama KUR Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, dan Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, menandatangani perjanjian kerja sama.(Dok.Askrindo)

Komoditas unggulan Papua seperti sagu, kopi dan kakao pada  2024 – 2025 masih menjadi produk komoditas unggulan provinsi. Sagu merupakan komoditas utama. Selain itu, Papua juga menghasilkan kopi dan kakao yang berkualitas tinggi. 

Dengan potensi ini, UMKM didorong untuk masuk ke dalam pasar digital. Untuk itu, dibutuhkan perhatian pemerintah yang lebih nyata melalui program stimulan dan fasilitasi. Pemerintah menargetkan penguatan UMKM agar lebih adaptif dan tahan lama melalui berbagai program, salah satunya kerja sama dengan industri keuangan dan asuransi untuk akses pembiayaan yang lebih mudah.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem KUR di wilayah timur Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama Bank Papua resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, dan Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, pada di Graha Askrindo, Jakarta, Kamis, (9/10).

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 serta Permenko Nomor 13 Tahun 2024, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan ekosistem KUR, khususnya di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.

“Melalui kolaborasi ini, Askrindo dan Bank Papua berkomitmen untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua, memperkuat daya saing sektor produktif daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional,” ujar Budhi.

Untuk memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM di Papua yang didorong oleh sektor ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata, pemerintah daerah kini lebih aktif dalam pendataan, legalisasi (izin usaha), serta akses pembiayaan mikro, yang semuanya adalah fondasi penting untuk literasi dan inklusi UMKM. 

Sejalan dengan hal tersebut, perlunya pelindungan yang kredibel dengan melihat hasil Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan indeks inklusi, naik menjadi 28,50% dari 12,12%. Namun belum mencapai angka 50%.

"Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan dapat semakin memperkuat peran Askrindo sebagai perusahaan asuransi yang turut mendorong literasi dan inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di seluruh Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia,” tutup Budhi. (E-2)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |