7 hours ago
2
Perempuan terlantar dan beberapa anak duduk di bawah tenda yang dibangun dari kayu dan kain di Tawila, Darfur Utara, Sudan (8/8/2025).(Xinhua)
DIPLOMAT senior Sudan menuduh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) melakukan kejahatan perang di Negara Bagian Darfur Utara menyusul laporan mengenai pembunuhan massal dan kekerasan seksual di kota El-Fasher. RSF disebut tidak bekerja sendiri dan ada kekuatan asing di baliknya.
Duta Besar Sudan untuk Mesir, Imadeldin Mustafa Adawi, bahkan terang-terangan menuding Uni Emirat Arab (UEA) turut membantu RSF dalam perang saudara yang telah berlangsung sejak April 2023. Namun, UEA membantah tuduhan tersebut.
Pernyataan Adawi selaras dengan seruan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Sudan, Kamil Idris. Idris sebelumnya mengatakan kepada surat kabar Swiss Blick bahwa RSF harus diadili di pengadilan internasional, meskipun ia menolak gagasan pengerahan pasukan asing ke negaranya.
Seruan ini muncul satu minggu setelah RSF merebut El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, yang merupakan benteng terakhir tentara Sudan. Perebutan ini terjadi setelah pengepungan dan metode kelaparan selama 18 bulan yang dilaporkan menyebabkan ribuan warga sipil tewas.
"Pemerintah Sudan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bertindak segera dan efektif, bukan hanya mengeluarkan pernyataan kecaman," kata Adawi dalam konferensi pers di Kairo.
Ia mendesak dunia untuk menetapkan RSF sebagai organisasi teroris, menuduh kelompok itu melakukan pembantaian yang merupakan genosida dan mengecam UEA sebagai pendukung regional. Sudan, katanya, tidak akan berpartisipasi dalam perundingan damai yang melibatkan UEA.
"Kami tidak menganggap mereka sebagai mediator yang dapat dipercaya dalam masalah ini," tegasnya.
Tuduhan keras yang dilayangkan oleh Duta Besar Sudan untuk Mesir, Imadeldin Mustafa Adawi, mengenai dukungan senjata UEA kepada pasukan paramiliter RSF mendapat tanggapan resmi.
Dalam forum yang diadakan di Manama, Bahrain, penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menolak tuduhan tersebut. Menurut dia, negaranya justru ingin membantu mengakhiri perang di Sudan.
"Kita semua melakukan kesalahan ketika kedua jenderal menggulingkan pemerintahan sipil. Jika dipikir kembali, itu adalah kesalahan fatal," ujar Gargash, merujuk pada kudeta tahun 2021 yang dilakukan oleh panglima militer Sudan dan kepala RSF.
Sementara itu, Mesir, Arab Saudi, UEA, dan Amerika Serikat (AS) telah bersama-sama mengutuk pembunuhan massal yang terjadi di El-Fasher dan menyerukan agar bantuan kemanusiaan ditingkatkan segera.
1.565 ORANG MENGUNGSI
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan sebanyak 1.565 orang melarikan diri dari wilayah Kordofan Utara dan Kordofan Selatan. 1.205 orang mengungsi dari kota-kota di Kordofan Utara, sementara 360 orang lainnya melarikan diri dari Kordofan Selatan.
Tim IOM, yang bekerja di bawah program Matriks Pelacakan Pengungsi, mencatat pengungsi ini berpindah ke berbagai lokasi di dalam kedua negara bagian tersebut, serta ke kota-kota di negara bagian Sungai Nil Putih. (Fer/I-1)
