Korban keracunan dalam program MBG di Bandung Barat mendapat perawatan(MI/DEPI GUNAWAN)
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rentetan kejadian keracunan di beberapa kecamatan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program MBG dengan menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Kami harus menjalankan fungsi kami. Dinas Kesehatan melakukan percepatan SLHS dan monitoring evaluasi terhadap 121 SPPG yang ada di Bandung Barat," kata Kepala Dinkes Bandung Barat, Lia N Sukandar, Jumat (31/10).
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pihak kecamatan hingga pemerintah desa.
"Kami terus mengadakan rapat koordinasi bersama para pengelola SPPG. Dalam rakor itu kami melakukan evaluasi dan peninjauan ulang, dibantu oleh Puskesmas setempat," tambahnya.
Dinas Kesehatan juga telah menjadwalkan kegiatan monitoring di setiap kecamatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi forum koordinasi tingkat kecamatan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Secara teknis, terang Lia, pengawasan dilakukan oleh Dinkes bersama Puskesmas di wilayah masing-masing. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pelatihan penyajian makanan, serta pemantauan rutin ke lokasi SPPG setiap bulan.
"Monitoring dan evaluasi ini akan terus kami lakukan selama program masih berjalan," katanya.
Hingga akhir Oktober 2025, Dinas Kesehatan menargetkan sebanyak 91 dari 121 SPPG di Bandung Barat telah mengantongi SLHS.
Seperti diketahui, dalam sebulan ini kasus keracunan MBG terjadi di beberapa kecamatan. Kasus pertama terjadi pada 22 September 2025 di Cipongkor dan Cihampelas.
Kemudian Kecamatan Cisarua, Padalarang dan terbaru terjadi di Kecamatan Lembang. Total korban terdampak kasus keracunan MBG mencapai lebih dari 2.000 orang yang meliputi pelajar, guru hingga ibu hamil.
