
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyayangkan ada oknum yang membuat hoaks rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), seperti petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau 'pasukan oranye' serta pemadam kebakaran (damkar).
Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbuka dalam proses rekrutmennya. "Semua rekrutmen sebaiknya terbuka dipublikasi di website," kata William, Rabu (23/4).
Sementara itu, seorang warga yang berasal dari Cakung, Jakarta Timur, Rizki mengaku bahwa di kelurahan tempat tinggalnya tidak ada pembukaan pendaftaran karena semua dilakukan di Gedung Balai Kota, Kantor Gubernur Jakarta.
Rizki yang baru lulus sekolah menengah kejuruan (SMK) itu mengaku sulit mencari pekerjaan, dan kali ini ia berharap bisa diterima meski menjadi PPSU.
"Yang penting halal, semua akan saya coba. Saya juga sudah beberapa kali mengirimkan surat lamaran kerja tapi tidak ada satu pun yang dipanggil," katanya.
Terkait pendaftaran untuk menjadi PJLP, menurut William, seharusnya warga tidak perlu datang ke Balai Kota Jakarta, tetapi cukup di kelurahan tempat domisili. "Kalau ada rekrutmen PJLP silakan buka saja di kelurahan masing-masing, bukan di Balai Kota karena jauh," ujarnya.
Ia menilai, dengan harus mendatangi Balai Kota maka warga perlu mengeluarkan uang untuk ongkos dan yang pasti tidak semua orang dekat dengan kantor gubernur.
Untuk itu, imbuhnya, pendaftaran PJLP seharusnya dilakukan di kelurahan masing-masing supaya lebih efisien dan tidak membebani masyarakat. "Kalau semua di Balai Kota maka bisa terjadi penumpukan," tandasnya. (Ant/P-2)