6 hours ago
2
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.(Dok. Istimewa)
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai gagasan mengenai pentingnya politik keteladanan menjadi sangat mendesak di tengah maraknya praktik politik yang kian pragmatis dan oportunistik. Ia menegaskan, tanpa kehadiran teladan moral dalam dunia politik, demokrasi Indonesia akan kehilangan makna dan arah.
“Saya kira apa yang disampaikan Surya Paloh, politik keteladanan merupakan suatu yang urgent di tengah-tengah menggenjelanya politik pragmatis dan oportunis,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (26/10).
Menurut Lili, praktik politik yang menghalalkan segala cara, penuh intrik, dan mengabaikan etika telah merusak sendi-sendi demokrasi. Karena itu, semua pihak—baik partai politik, pejabat publik, maupun masyarakat—harus menjadikan prinsip keteladanan sebagai acuan utama dalam berpolitik.
“Politik tanpa keteladanan akan merusak demokrasi. Oleh karena itu agar demokrasi kokoh harus ada keteladanan dalam berpolitik, jangan menghalalkan segala cara, politik licik, mengabaikan fatsoen politik, kutu loncat, dan oportunis,” tuturnya.
Lili menilai, gagasan politik keteladanan bukan hanya wacana moral, tetapi fondasi untuk menjadikan demokrasi lebih bermakna dan substantif. Keteladanan politik, menurutnya, menjadi prasyarat agar rakyat kembali menaruh kepercayaan pada proses demokrasi dan lembaga-lembaga politik.
Surya Paloh: Demokrasi Harus Bermanfaat bagi Rakyat
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan demokrasi harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai NasDem Lampung periode 2025–2029 di Ballroom Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (25/10).
Dalam sambutannya, Surya Paloh menyampaikan kebanggaannya atas soliditas dan konsistensi kader Partai NasDem di Lampung. “Saya bangga pada keberadaan Partai NasDem di Lampung,” kata Surya Paloh yang disambut tepuk tangan meriah para kader.
Lebih jauh, Surya Paloh menekankan pentingnya membangun kesadaran baru dalam berdemokrasi. Menurutnya, meski Indonesia memiliki sistem demokrasi yang sangat bebas, nilai dan esensi demokrasi sejati masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat maupun para pemimpin.
“Kita ini bangsa dengan sistem demokrasi yang luar biasa bebas, bahkan lebih liberal dibandingkan negara besar seperti Amerika. Tapi apa artinya kalau demokrasi itu belum membawa asas manfaat sepenuhnya bagi rakyat,” ucap dia.
Ia menilai banyak kalangan masih memahami demokrasi sebatas hak, namun belum menjadikannya sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keteladanan.
“Rakyat dan pemimpin negeri ini baru mengenal hak dalam berdemokrasi, tapi belum menunaikan kewajibannya untuk memberi teladan,” ungkap Surya Paloh. (Mir/I-1)
