2 weeks ago
8
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjawab pertanyaan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10) .(MI/Susanto)
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta Lembaga Antirasuah membeberkan celah pungli di sektor pelayanan publik.
"Nah, sekaligus dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru ini, kita mau minta masukan di mana letak-letak celah pungli akan kita tutup," kata Nusron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).
Nusron mau sektor pelayanan publik yang diurus instansinya bebas dari pungli sampai korupsi. Dia juga meminta saran KPK untuk merancang sistem pelayanan publik yang efisien dan transparan. "Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan," ucap Nusron.
Nusron juga ingin mengevaluasi sejumlah pelayanan publik yang dinilai masih berantakan di Kementerian ATR atau BPN. Cara lama yang tidak efisien akan diganti. "Kita mau ngasih tahu pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kita akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya," ujar Nusron.
Menurut Nusron, KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.
"Bisa jadi itu adalah sistem yang terbaik pada tahun itu, tapi hari ini sudah banyak perubahan, apalagi dengan era digital-digital," tutur Nusron. (Can/P-2)
