4 hours ago
3
SELAMA satu tahun terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menorehkan capaian luar biasa dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu kemandirian industri nasional melalui hilirisasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia tidak lagi berjalan, tetapi berlari menuju posisi sebagai pemimpin global dalam hilirisasi sumber daya alam.
Lompatan Besar Hilirisasi
Tahun 2025 menjadi tonggak penting ketika Indonesia resmi memulai babak baru industrialisasi energi. Setelah tuntas menyelesaikan 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dan ketahanan energi dengan nilai investasi sebesar US$38,63 miliar atau setara Rp618 triliun, proyek-proyek strategis mulai bergerak dari kertas menuju lapangan. Sebanyak 67% proyek hilirisasi dan ketahanan energi ini berlokasi di luar Pulau Jawa, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga memberi kehidupan baru bagi wilayah Indonesia Timur dan daerah penghasil sumber daya alam.
Aksi nyata hilirisasi ditandai peristiwa monumental sebagai simbol transformasi. Pertama, peresmian Smelter Emas PT Freeport Indonesia pada 17 Maret 2025 di Gresik, Jawa Timur, menjadi tonggak kemandirian pengolahan mineral di dalam negeri. Kedua, peletakan batu pertama Ekosistem Industri Baterai Listrik 15 GWh pada 29 Juni 2025 di Karawang, Jawa Barat, menjadikan Indonesia pusat industri baterai terbesar di Asia Tenggara.
“Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, sudah bercita-cita hilirisasi. Dan Presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi,” ucap Presiden Prabowo di Karawang, Minggu (29/6). Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengutip pernyataan para pakar yang memberitahukan bahwa untuk menjadikan Indonesia mandiri harus memiliki 100 gigawatt (GW). Menurut Presiden, proyek ekosistem baterai yang ia resmikan harus dilipatgandakan.
Langkah ini bukan sekadar prestasi nasional, melainkan juga strategi global. Dunia tengah berpacu menuju ekonomi hijau. Menurut International Energy Agency (IEA, 2025), permintaan baterai global akan meningkat lebih dari 400% pada 2030 akibat pertumbuhan kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan ekosistem hilirisasi yang terus berkembang, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemain utama rantai pasok global.
Melalui hilirisasi mineral, transisi energi, hingga proyek ketahanan energi dan pertanian, ESDM memastikan nilai tambah sumber daya alam dinikmati di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan investasi, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah.
Dari Hilirisasi Menuju Kedaulatan Energi
Ke depan, arah pembangunan tidak berhenti pada hilirisasi mineral dan baterai. Pemerintah terus memperluas ekosistem investasi di sektor energi terbarukan, penyimpanan energi, serta inovasi teknologi bersih. Melalui peta jalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dan pengembangan kawasan industri hijau, Indonesia menegaskan komitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap krisis iklim, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional. Hilirisasi bukan sekadar strategi industri, melainkan gerakan kedaulatan energi. Dari tambang hingga pabrik baterai, dari desa hingga kota, pemerintah menggerakkan seluruh potensi bangsa agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dunia energi masa depan.
Merawat Asa Swasembada Energi
Kepemimpinan Presiden Prabowo memandu arah baru terhadap pelaksanaan amanat konstitusi. Negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga hadir dalam menata energi dan sumber daya mineral. Kemajuan suatu bangsa harus ditopang oleh kedaulatan energi. Meski perlahan, kinerja satu tahun Kementerian ESDM menunjukkan hasil optimal. Produksi minyak bumi periode Januari sampai September 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis secara berkala oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), realisasi produksi minyak bumi pada periode Januari sampai September 2025 mencapai 604,7 ribu barel per hari. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,79% dibandingkan produksi minyak bumi periode yang sama tahun 2024 yaitu 577 ribu barel per hari.
Pilihan kebijakan yang diambil oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam meningkatkan produksi minyak bumi adalah melalui pengaktifan kembali lebih dari 4.400 sumur, penerapan teknologi baru dan teknik modern, serta menawarkan 75 blok migas kepada investor dalam jangka panjang.
Menghidupkan Sumur Mati Suri
Seiring meningkatnya kebutuhan minyak bumi akibat naiknya konsumsi BBM dan penurunan alamiah produksi, Kementerian ESDM terus berupaya meningkatkan produksi nasional. Dalam jangka pendek, upaya dilakukan melalui reaktivasi sumur mati suri. Sebanyak 4.495 sumur dari 16.990 sumur telah diaktifkan kembali.
“SKK Migas bersama Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus mendorong pemanfaatan sumur idle ini agar produksi migas dapat ditingkatkan,” terang Sekretaris SKK Migas Lucky Yusgiantoro beberapa waktu lalu. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam paparannya pada kegiatan Investor Daily Summit di Jakarta, Kamis (9/10), menyampaikan upaya untuk mengoptimalkan produksi adalah melalui intervensi teknologi, seperti enhanced oil recovery (EOR), serta mempercepat eksekusi wilayah kerja (WK) migas yang telah memiliki plan of development (POD).
Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak nasional tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku usaha. Presiden ExxonMobil Cepu Limited, Wade Floyd, mengapresiasi kepemimpinan dan dukungan proaktif Kementerian ESDM, serta sinergi erat dengan SKK Migas.
Akses Kelola Minyak Bumi dan Tambang untuk Rakyat
Berpijak pada amanat konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian ESDM membuka kesempatan lebar bagi masyarakat untuk mengelola minyak bumi serta pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 menjamin akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan pertambangan secara berkeadilan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menerbitkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kesempatan yang luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola 45.000 sumur masyarakat.
“Sumber daya alam kita yang besar harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Menteri Bahlil.
Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berharap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) dapat dijalankan dengan lebih ramah lingkungan, berkeadilan, dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.
“Karena mereka ini anggota NU, kita tentu mengharuskan mereka mempraktikkan pertambangan yang lebih berkeadilan, lebih ramah lingkungan, dan lebih membawa maslahat. Kata kuncinya adalah maslahat dan berkelanjutan,” ucap Ulil.
Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengaku masih menunggu penetapan wilayah tambang dari pemerintah.
“Kita harap supaya yang diperuntukkan untuk Muhammadiyah yang sudah direncanakan oleh Pak Bahlil bisa kita terima, agar Muhammadiyah dalam waktu dekat sudah bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan tambang dengan baik,” terang Anwar Abbas.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai positif terbit peraturan yang memperbolehkan koperasi mengelola tambang.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan potensi tambang,” jelas Ferry.
Selain akses kelola pertambangan, kebijakan legalisasi pengelolaan sumur masyarakat melalui UMKM dan koperasi dengan skema kerja sama dengan BUMD juga dipuji Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru. Herman Deru menilai kebijakan tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk bekerja tanpa takut akan stigma dan tindakan hukum. Legalisasi juga dapat menekan praktik pengeboran ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Selama ini masyarakat hanya bisa berharap. Sekarang mereka punya hak sah untuk mengelola potensi daerahnya sendiri. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil,” terang Herman Deru.
Menerangi Pelosok Negeri
Cahaya lampu yang menyala sepanjang hari kini bukan lagi mimpi bagi ratusan ribu rumah tangga di pelosok nusantara. Selama satu tahun terakhir, Kementerian ESDM terus berupaya mewujudkan pemerataan akses listrik melalui berbagai program strategis yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa menjadi dua pilihan kebijakan untuk menerangi pelosok negeri. Dari ujung barat Sumatera hingga timur Papua, program-program bantuan listrik pemerintah telah mengubah wajah Indonesia. Sambungan listrik yang tadinya hanya impian kini menjadi kenyataan yang menghidupkan perekonomian warga dan membuka peluang kemajuan yang lebih luas.
Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2024 dan periode Januari sampai September 2025 telah diterima oleh 290.911 rumah tangga. Angka tersebut diperoleh dari realisasi tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga miskin di 36 provinsi, ditambah realisasi periode Januari sampai September 2025 sejumlah 135.482 rumah tangga, yang ditargetkan meningkat sampai akhir tahun menjadi 215.000 rumah tangga.
Ruslam, 52, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, merupakan salah satu penerima manfaat program pasang listrik gratis tersebut. Terang cahaya listrik kini dapat ia dan keluarganya nikmati sepanjang hari.
“Sebelumnya saya pakai genset. Untuk enam jam harus 1 liter bensin. Jadi jam sepuluh malam sudah gelap lagi,” ucap Ruslam. Kini anak-anaknya bisa belajar dengan penerangan yang memadai di malam hari, dan istrinya yang membuka usaha menjahit tidak perlu lagi berhenti tiba-tiba akibat bahan bakar genset habis saat malam tiba.
Program Listrik Desa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo juga mulai dikerjakan untuk 10.068 lokasi, menjangkau lebih dari 1,28 juta calon pelanggan baru selama periode 2025–2029. Program ini diutamakan untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik di desa-desa pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direncanakan 5.708 lokasi di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, 1.239 lokasi di Pulau Kalimantan, 1.118 lokasi di Pulau Jawa, 1.035 lokasi di Pulau Sumatra, dan 968 lokasi di Pulau Sulawesi. Pada 2025, melalui program tersebut akan dibangun di 1.285 lokasi untuk melayani 77.616 pelanggan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran listrik di setiap desa adalah bukti nyata kehadiran negara yang harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
“Saya sangat bahagia melihat bahwa saudara-saudara sudah bisa mendapat listrik dalam keadaan baik. Dan ini terus akan kita lakukan di seluruh Indonesia. Setiap desa akan kita jamin harus dapat listrik. Dan kita Indonesia akan swasembada energi,” ujar Presiden Prabowo dalam video conference dengan puluhan kepala daerah, Kamis (26/6).
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari berbagai daerah. Salah satunya dari Pulau Lipang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran listrik di desanya.
“Sebelum adanya listrik, kami sangat terbatas dalam segala hal. Tetapi setelah hadirnya listrik, pertama, nelayan kami bisa menyimpan hasil tangkap perikanannya, Pak. Kedua, anak-anak kami bisa belajar di waktu malam. Ketiga, kesehatan kami, Pak, secara teknologi juga bisa dinikmati,” ujarnya.
Sementara itu, dari Papua Selatan, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu melaporkan pemanfaatan PLTS di dua kampung yang melayani sekitar 147 kepala keluarga. Ia juga menyampaikan harapan agar kekurangan listrik di kampung lainnya bisa segera dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan memberikan listrik ke semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu yang secepat-cepatnya.
“Itu adalah tekad saya sebagai Presiden Republik Indonesia dan kita akan mampu dan tidak lama lagi kita akan sampai ke semua desa,” ucap Presiden.
Penciptaan Lapangan Kerja
Di sisi lain, Kementerian ESDM terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Setiap kebijakan, program, dan proyek dirancang untuk memastikan manfaat pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sektor tersebut kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah karena mampu menyediakan banyak peluang kerja baru sekaligus meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Pendekatan pembangunan yang berfokus pada manusia memastikan transformasi energi nasional tidak hanya menghasilkan ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja menjadi langkah nyata Kementerian ESDM dalam memperkuat kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan tata kelola sektor ESDM telah melibatkan 5.836 tenaga kerja. Program peningkatan akses energi di wilayah terpencil menjangkau 11.207 peserta. Pelatihan untuk mempercepat swasembada energi melibatkan 6.118 tenaga teknik, sedangkan pelatihan di bidang hilirisasi energi diikuti oleh 701 tenaga kerja. Pendidikan vokasi di bidang migas dan minerba diikuti oleh 2.188 mahasiswa, dan pelatihan masyarakat di bidang energi baru terbarukan serta konservasi energi menjangkau 2.000 peserta.
Hingga akhir tahun pelaporan, sebanyak 24.800 tenaga teknik telah memperoleh sertifikasi, dan pelatihan tenaga kerja industri sektor ESDM berhasil menjangkau 26.464 orang di berbagai bidang. Proyek-proyek strategis yang dijalankan Kementerian ESDM menunjukkan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Program pengelolaan sumur minyak rakyat yang dijalankan melalui BUMD, koperasi, dan UMKM telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 225.000 orang di berbagai daerah penghasil minyak. Kegiatan pra-feasibility study untuk 18 proyek percepatan hilirisasi dan ketahanan energi berpotensi menyerap hingga 276.636 tenaga kerja.
Setiap proyek yang dijalankan memperluas rantai nilai industri nasional dan memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk berperan aktif. Melalui kegiatan tersebut, ekosistem industri energi tumbuh semakin kuat dan mendorong pemerataan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. Komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja semakin tampak melalui sejumlah proyek strategis yang diresmikan langsung oleh Presiden.
Proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang dan Halmahera Timur menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri green energy Indonesia. Proyek tersebut membuka peluang kerja besar, dengan perkiraan 8.000 tenaga kerja langsung dan sekitar 35.000 tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam tahapan konstruksi, pengolahan bahan baku, hingga manufaktur komponen baterai. Pembangunan industri baterai itu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan menciptakan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk menguasai teknologi energi bersih masa depan.
Proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan di Jawa Timur juga memperlihatkan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Peresmian 55 pembangkit listrik EBT di 15 provinsi oleh Presiden pada Juni 2025 tercatat menyerap lebih dari 9.500 tenaga kerja secara nasional. Di antara proyek tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen Unit 1 di Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu yang paling menonjol dengan penciptaan 1.404 lapangan kerja baru selama tahap pembangunan dan operasional. Proyek berkapasitas 35 megawatt ini mampu memasok listrik bagi sekitar 85.000 rumah tangga di Jawa Timur. Aktivitas pembangunan dan pengoperasian PLTP Ijen tidak hanya meningkatkan keandalan pasokan listrik, tetapi juga memperkenalkan praktik kerja ramah lingkungan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Seluruh capaian tersebut menggambarkan bahwa kebijakan Kementerian ESDM berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan, sertifikasi, hilirisasi, dan proyek strategis energi membuktikan bahwa transformasi energi nasional berlangsung secara inklusif dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan terus memperkuat peran sektor ESDM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau dan penyedia lapangan kerja produktif di seluruh Indonesia. (E-4)
