4 hours ago
1
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(Antara)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan mengalihkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) jika tidak segera terserap habis. Hingga saat ini, BTN baru menyalurkan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total Rp25 triliun dana pemerintah yang ditempatkan, atau sekitar 42% dari total alokasi.
“Direktur Utama BTN menyampaikan akan mempercepat penyerapan sisa Rp15 triliun itu. Kalau ternyata tidak bisa terserap, kami akan memindahkan dananya dalam waktu dekat,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10) malam.
Purbaya menambahkan bahwa pihaknya belum memperoleh rincian lengkap terkait realisasi serapan tersebut. Oleh karena itu, ia berencana mendatangi kantor pusat BTN untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, sambil melibatkan tim dari Danantara.
“Saya tidak akan datang sendiri, tapi bersama Danantara. Ada yang bilang sidak itu bukan wewenang saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu optimistis dana pemerintah senilai Rp25 triliun tersebut akan tersalurkan sepenuhnya pada November 2025. Dana itu akan dialokasikan ke berbagai sektor produktif seperti konstruksi, real estat, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat, yang menjadi fokus utama BTN.
Ia menjelaskan, realisasi serapan hingga September 2025 mencapai Rp10,5 triliun, dengan nilai kredit yang telah di-reimburse sebesar Rp4,5 triliun, sementara sisanya akan ditagihkan pada Oktober ini.
Menurut Nixon, lambatnya penyerapan pada tahap awal disebabkan karakteristik portofolio BTN yang spesifik, yaitu pembiayaan sektor perumahan seperti kredit pemilikan rumah (KPR), yang membutuhkan proses verifikasi dan persetujuan lebih panjang dibandingkan jenis kredit lainnya.
BTN juga memastikan bahwa penyaluran dana pemerintah dilakukan secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah disiapkan di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah.
“Total pipeline kredit yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun. Pipeline ini siap dicairkan sesuai jadwal,” jelas Nixon. (Ant/E-3)
