15 hours ago
1
Wisatawan berfoto di kawasan wisata Pianemo di Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (17/1).(Arya Manggala/MI)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal munculnya polemik izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kendati demikian, ia enggan mengungkap isi percakapan tersebut.
"Memang ada komunikasi saya dengan Pak Seskab, dan isinya biarlah hanya kami berdua yang tahu. Yang jelas, ajaran Nabi Ibrahim adalah silaturahmi dan makan-makan," ujarnya dalam keterangan pers.
Bahlil menegaskan bahwa komunikasinya dengan Sekretaris Kabinet tidak hanya berkaitan dengan isu Raja Ampat. Melainkan juga menyangkut tugas-tugasnya di sektor ESDM secara umum.
"Komunikasi saya dengan Pak Seskab, maupun dengan Bapak Presiden, dilakukan secara rutin dalam konteks menjalankan tugas. Tidak secara khusus membahas soal Raja Ampat," jelasnya.
Seperti diberitakan, ada dugaan aktivitas eksploitasi nikel di tiga pulau sekitar Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran yang diungkapkan oleh Greenpeace Indonesia. Kegiatan tersebut dilaporkan telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas wilayah tersebut.
Dokumentasi yang dihimpun Greenpeace menunjukkan adanya limpasan tanah yang menyebabkan sedimentasi di pesisir. Hal ini dinilai berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem perairan Raja Ampat akibat pembukaan hutan dan pengerukan tanah.
Selain tiga pulau tersebut, dua pulau kecil lainnya Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun juga disebut terancam oleh ekspansi pertambangan nikel. Kedua pulau ini berjarak sekitar 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya tercetak pada uang pecahan Rp100 ribu.
"Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel, masyarakat dan bumi kita sudah membayar harga mahal," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Juni 2025. (H-4)
