5 hours ago
3
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam rapat kerja di Jakarta.(MI/Susanto)
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah membahas revisi UU TNI secara diam-diam. Ia mengatakan pembahasan revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta itu diliput media massa.
"Kalau sembunyi sih tidak lah. Tiap hari kan ada puluhan wartawan," kata Hasanuddin ketika dihubungi, Minggu (16/3).
Hasanuddin enggan menjelaskan mengapa rapat digelar di hotel bintang lima tersebut. Menurutnya, penentuan tempat dan jadwal rapat ditentukan oleh pimpinan DPR.
"Kalau soal jadwal dan tempat silahkan tanya ke pimpinan saja. Tugas kami beda," katanya.
Kelompok akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) meminta pembahasan revisi UU TNI untuk dihentikan.
Anggota CALS Herdiansyah Hamzah menilai revisi UU TNI harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip hukum dan transparansi publik. Ia menyoroti pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta.
"Kami dari CALS, KIKA, PSHK Indonesia, dan SPK menyatakan sikap yakni meminta menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan bertentangan dengan prinsip hukum dan HAM," kata pria yang akrab disapa Castro itu ketika konferensi pers, Minggu (16/3). (H-4)
