5 hours ago
2
Rapat pembahasan peta jalan Program 3 juta rumah di DPR RI(Dok. REI)
PERSATUAN Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai arah kebijakan Program 3 Juta Rumah mulai melenceng dari desain awal. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, REI secara terbuka mendesak agar Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo diundang ke parlemen untuk meluruskan peta jalan yang dinilai semakin kabur dan tidak selaras dengan gagasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyampaikan bahwa hanya Satgas Perumahan yang dapat menjelaskan secara menyeluruh arah pembangunan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk mendapatkan penjelasan yang clear, kami dari REI mendorong agar Komisi V DPR RI mengundang langsung Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Tim Satgas Perumahan yang merumuskan program 3 juta rumah sejak awal,” ujar Joko, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama lima asosiasi pengembang perumahan dengan Komisi V DPR RI.
Menurut Joko, sejak delapan bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, REI telah berdialog intens dengan Satgas Perumahan mengenai rencana pembangunan perumahan nasional, termasuk pembentukan Kementerian PKP.
Dalam diskusi tersebut, Satgas merancang fokus utama pada tiga hal, yakni rumah sosial, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan renovasi kawasan kumuh.
Pemerintah melalui Satgas juga mengusulkan pembangunan rumah sosial dengan cicilan terjangkau sebesar Rp600 ribu per bulan, sebanyak 2 juta unit pada tahun 2025.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan 1 juta unit rumah susun sederhana milik (rusunami) di perkotaan serta peningkatan jumlah rumah MBR dari 220 ribu menjadi 320 ribu unit.
REI menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah merealisasikan target tersebut.
“Kami bisa membantu Presiden Prabowo untuk menyebutkan angka realisasi program 3 juta rumah saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2025 mendatang,” lanjut Joko.
Dukungan dari DPR
Usulan REI ini mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda menilai penting untuk menghadirkan pandangan Satgas Perumahan agar roadmap program tidak melenceng dari konsep awal.
“Kalau melihat peta jalan Kementerian PKP kemarin banyak tidak memasukkan apa yang sudah dipikirkan tim Satgas Perumahan. Lebih cepat (Satgas) diundang, lebih baik,” kata Syaiful.
Anggota Komisi V lainnya, seperti Yanuar Arief Wibowo (PKS) dan Danang Wicaksana (Gerindra), juga menyatakan pandangan serupa.
Mereka menilai perlu adanya penyelarasan antar-kementerian, lembaga, dan DPR agar program 3 juta rumah berjalan optimal dalam waktu yang tersisa menjelang pidato kenegaraan presiden.
Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, bersanding dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menargetkan pembangunan besar-besaran rumah rakyat dimulai tahun 2025 dengan pendekatan sosial, inklusif, dan berbasis kemitraan publik-swasta. (Z-10)
