loading...
Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohammad kerap berkonflik. Foto/X
KUALA LUMPUR - Hubungan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri (PM) Malaysia dan Mantan PM Mahathir Mohamad seperti kisah film dengan konflik yang tak pernah berhenti. Berbagai perbedaan pandangan dan kebijakan menjadi perseteruan yang ramai dalam pemberitaan media.
Itu tidak lepas dari kisah di mana Mahathir selalu menganggap dirinya adalah mentornya Anwar Ibrahim. Meski keduanya pernah memiliki hubungan seperti ayah dan anak, tetapi keduanya juga pernah memiliki permusuhan yang hebat. Tapi, kesepakatan politik pernah menyatukan, tetapi digoyangkan dengan ambisi pribadi.
Bagaimana Perseteruan Anwar Vs Mahathir Jadi Representasi Pertarungan Pengaruh AS dan China di Malaysia?
1. Anwar Dituding Melanggar Konstitusi
Yang terbaru adalah Mahathir Mohamad mengajukan laporan polisi terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat.
Menurut Sinar Harian, mantan perdana menteri tersebut mengklaim bahwa tindakan Anwar dilakukan tanpa mandat penuh dari entitas yang seharusnya mewakili Federasi Malaysia.
"Perjanjian itu tidak sah karena dia (Anwar) bukan satu-satunya perwakilan Federasi. Perjanjian semacam itu seharusnya memerlukan persetujuan dari empat entitas utama: Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Raja-Raja, dan eksekutif (pemerintah)," katanya dalam konferensi pers setelah menyampaikan laporan tersebut di Markas Besar Kepolisian Distrik Putrajaya pada Selasa (2 Desember).
Mahathir mengatakan persetujuan dari keempat pihak tersebut tidak diperoleh, sehingga perjanjian tersebut tidak konstitusional.
"Dokumen perjanjian tersebut setebal 400 halaman tetapi tidak pernah diungkapkan kepada publik. Ada banyak klausul yang menyatakan bahwa kekuasaan negara kita diserahkan kepada Amerika Serikat, yang mengharuskan kita untuk merujuk tindakan kepada mereka dan membiarkan mereka menentukan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan," katanya.
Mengomentari status dan posisi Bumiputera dalam perjanjian tersebut, Mahathir menjelaskan bahwa hal itu tidak disebutkan secara langsung.
“Dalam perjanjian ini, semua hak istimewa Bumiputera tidak dapat dikenakan pada barang atau perdagangan Amerika. Ini berarti kekuasaan AS mengesampingkan hak istimewa Bumiputera, dan setiap manfaat yang diberikan kepada Bumiputera juga harus diberikan kepada Amerika Serikat,” katanya.
Mahathir juga menyatakan bahwa polisi harus menyelidiki apakah Anwar telah melanggar hukum nasional atau Konstitusi. Ia mencatat bahwa lebih dari 139 laporan polisi telah diajukan di seluruh negeri oleh individu dan LSM mengenai masalah yang sama.
Baca Juga: 8 Miliarder Dunia yang Membeli Ribuan HektareTanah untuk Jadi Hutan
2. Pemerintahan Anwar Klaim Memprioritaskan Bumiputera
ART, yang ditandatangani oleh Anwar dan Presiden AS saat itu, Donald Trump, pada 26 Oktober, bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kedua negara, menyesuaikan tarif, dan memperkuat kerja sama Malaysia-AS.
