2 hours ago
1
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis(MI/Susanto)
APARAT penegak hukum didesak mengusut tuntas pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Desakan itu muncul merespons adanya dugaan penggelapan dana program MBG yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan.
"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegas Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan dalam keterangannya, Senin (28/4).
Dia mengatakan MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Setiap upaya penggelapan atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
"Karena program ini menggunakan uang rakyat," ungkapnya.
Selain di Jakatta Selatan, Darmawan mengatakan desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia menyebut sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak di Sumedang.
Salah satu dapur yang dikelola oleh pihak Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal. Namun, tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.
"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan yang jelas", katanya.
Menurut dia, muncul juga dugaan bahwa dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi. Praktik ini seharusnya tak boleh terjadi.
"Selain itu, EO ditekan untuk membeli peralatan memasak foodtray dari pihak tertentu yang diduga bagian dari jaringan sengkuni ini, dan praktik seperti ini jelas mencoreng nama baik program MBG dan mengkhianati misi mulia Presiden Prabowo," tegasnya
Darmawan menyebut dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat. Khususnya, anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.
"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat", tandasnya.
Darmawan juga menyoroti masalah tata kelola internal MBG yang terkesan tidak transparan.
"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo ini," bebernya.
Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat mengungkap siapa saja pihak-pihak yang coba bermain di balik program MBG. (P-4)
