2 weeks ago
11
Grafis(MI/Grafik)
UNTUK mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik, Indonesia perlu mengoptimalkan kebijakan pertahanan dan keamanan dalam upaya merespons berbagai konflik yang dapat mengancam stabilitas kawasan dan kepentingan nasional Indonesia.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menjelaskan meningkatnya ketegangan dan potensi konflik di kawasan tentu memberi ruang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.
“Perlu dilihat bagaimana aturannya di laut dan (isu ini) campuran antara hukum perang dan hukum laut jadi tidak mudah,” kata Wamenlu Havas dalam agenda Penyusunan Langkah Strategis Melanjutkan Pemikiran Prof. Hasjim Djalal terkait Hukum Laut di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).
Dia menambahkan saat ini dinamika konflik di laut dunia berpotensi meluas daripada yang pernah terjadi 10 hingga 20 tahun yang lalu.
“Ancaman terhadap keamanan laut semakin kompleks, mulai dari pencurian ikan hingga potensi konflik di perbatasan," sebutnya.
Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat kerja sama regional dan memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional.
"Indonesia diharapkan dapat terus menjadi pemain kunci dalam membentuk kebijakan hukum laut global dan menjaga stabilitas maritim kawasan," tegasnya.
Selain ketegangan di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik hingga Laut Utara.
"Terjadi juga mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, tentunya diperlukan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
“Diskusi awalnya sudah dilakukan tetapi masih internal. Kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini untuk tahapannya,” tuturnya.
Di sisi lain, Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam diplomasi maritim, salah satunya melalui perundingan batas laut dengan Filipina pada 2003.
“Berkat bimbingan Prof. Hasjim, saya mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum laut,” ucapnya mengenang sosok yang sangat berpengaruh bagi kedaulatan laut Indonesia.
Menurutnya, perundingan itu akhirnya membuahkan hasil, sehingga menjadikan batas maritim antara Indonesia dan Filipina sebagai salah satu yang terpanjang di dunia.
Mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menyebut pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.
“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino.
Sebagai salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia harus terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.
Dino juga mendorong supaya Indonesia terus memperjuangkan terwujudnya kesepakatan lokakarya tersebut dalam bentuk kerja sama substansial di Laut China Selatan. (Fer/I-1)
