1 day ago
4
Ilustrasi(MI/HERY SUSETYO)
SEBANYAK 1.200 calon jemaah haji (CJH) asal Provinsi Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2025 ini. Hingga batas akhir keberangkatan 30 Mei 2025, mereka tak kunjung mendapatkan visa mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi.
Angka calon jemaah haji Furoda asal Jawa Timur ini terbanyak, dari total calon jemaah haji Furoda nasional sekitar 2 ribu orang. CJH Furoda asal Jawa Timur, kebanyakan dari Surabaya, Malang, Gresik, hingga Sidoarjo. Mereka mengeluarkan uang sekitar Rp500 juta untuk setiap calon jamaah haji.
Ali Yasin, salah satu jemaah furoda yang batal berangkat, mengaku sangat kecewa berat. Hingga hari Jumat 30 Mei 2025, dirinya belum mendapatkan kepastian visa, meskipun sudah membayar Rp500 juta.
"Hari ini jadi hari paling berat. Visa belum terbit, Saudi sudah hampir tutup. Kami berharap ada keajaiban, semoga Menteri Agama yang jadi Amirul Hajj bisa lobi pemerintah Saudi. Kalau tidak, ya kami coba lagi tahun depan,” kata Ali Yasin.
Menurut Ali Yasin, kerugian tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual yang sudah dipersiapkan matang. Ali Yasin menyebut ratusan jamaah lainnya mengalami hal serupa, bahkan ada yang sudah lansia dan banyak selamatan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Amaludin Wahab, mendesak pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah ini. Menurut Amaludin Wahab, haji furoda adalah bentuk kebutuhan spiritual masyarakat, yang ingin menunaikan ibadah tanpa harus antre belasan tahun.
“Ini bukan soal kaya atau pejabat. Banyak pengusaha, orang tua, yang sudah daftar lama tapi ingin cepat berangkat. Pemerintah harus hadir dengan solusi. Salah satunya skema haji remunurasi dengan tambahan kuota khusus,” kata Amaludin Wahab yang juga CEO EBAD Group.
Amaludin menyarankan ada kuota tambahan yang diatur secara proporsional antara haji reguler dan haji khusus, termasuk furoda. Dia juga menilai pemerintah Arab Saudi sebenarnya memberi ruang, namun pemerintah Indonesia lamban mengatur dan memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Kalau tahun lalu ada tambahan kuota 20 ribu, masa tahun ini tidak ada? Jangan sampai rakyat jadi korban karena ketidakjelasan regulasi,” kata Amaludin Wahab.
Asphirasi, kata Amaludin Wahab, mendorong pemerintah segera mengevaluasi skema haji furoda agar tahun depan tidak lagi terjadi kegagalan massal. Asphirasi juga meminta penyelenggara travel transparan dan bertanggung jawab terhadap jamaah yang sudah membayar penuh namun tak kunjung berangkat. (H-2)
