5 hours ago
4
Demonstrasi Perumahan di Spanyol(Media Sosial X)
PEMERINTAH Spanyol telah meminta penghapusan hampir 66.000 daftar properti di platform sewa Airbnb karena dianggap melanggar peraturan akomodasi wisata.
Pengetatan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya protes terhadap overtourism (pariwisata berlebihan) menjelang musim panas. Ribuan orang melakukan unjuk rasa di Kepulauan Canary pada hari Minggu lalu.
Menteri Hak Sosial, Urusan Konsumen, dan Agenda 2030, Pablo Bustinduy, menyatakan bahwa properti-properti yang dimaksud “telah melanggar berbagai aturan terkait penggunaan perumahan untuk tujuan wisata.”
Pernyataan ini muncul setelah pengadilan di Madrid memutuskan bahwa Airbnb harus segera menarik 4.984 properti yang disebutkan oleh kementerian tersebut dari pasaran.
Properti-properti itu tersebar di enam wilayah: Madrid, Andalusia, Catalonia, Valencia, Negara Basque, dan Kepulauan Balearic.
Ilegal
Kementerian Bustinduy kini menunggu putusan pengadilan lebih lanjut terkait sekitar 60.000 properti lainnya yang juga dianggap terdaftar secara ilegal.
Menurut kementerian, properti-properti yang diidentifikasi tersebut tidak mencantumkan nomor izin, mencantumkan nomor yang salah, atau tidak menjelaskan status hukum pemiliknya—apakah menyewakan secara profesional atau pribadi.
Ia menyebut keputusan pengadilan ini sebagai “kemenangan nyata bagi mereka yang berjuang melindungi hak atas perumahan.”
Bustinduy menambahkan bahwa “masih mungkin untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengalahkan hak atas perumahan, dan bahwa tidak ada perusahaan, sebesar atau sekuat apapun, yang berada di atas hukum.”
Biaya Sewa Melonjak
Dalam beberapa bulan terakhir, isu perumahan telah menjadi kekhawatiran utama warga Spanyol, karena biaya sewa yang melonjak drastis, terutama di kota-kota besar.
Biaya sewa rata-rata telah meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, sementara upah tidak mengalami kenaikan yang sepadan.
Apartemen wisata telah diidentifikasi oleh banyak pihak sebagai penyebab utama masalah ini karena mengurangi jumlah hunian yang tersedia bagi warga lokal.
Spanyol merupakan destinasi wisata kedua paling populer di dunia setelah Prancis, dengan 94 juta pengunjung asing pada tahun 2024—naik 13% dibanding tahun sebelumnya.
Perdana Menteri dari Partai Sosialis, Pedro Sánchez, telah mengatakan awal tahun ini bahwa “terlalu banyak Airbnb dan tidak cukup rumah”, dan ia berjanji akan mencegah ekspansi penggunaan properti untuk pariwisata secara tak terkendali.
Beberapa pemerintah daerah juga telah mengambil langkah terhadap Airbnb.
Balai Kota Barcelona menyatakan akan menghapus 10.000 apartemen wisata jangka pendek pada akhir tahun 2028.
Sementara itu, pendekatan berbeda diambil di wilayah lain. Dalam beberapa bulan terakhir, Airbnb menjalin kesepakatan dengan otoritas lokal di Kepulauan Canary, Ibiza, dan Murcia untuk memastikan pemilik properti mematuhi aturan sewa wisata.
Airbnb menanggapi keputusan pengadilan dan pernyataan Bustinduy dengan menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan terkait kasus ini, dan bahwa tidak ada bukti pelanggaran aturan oleh para host yang diberikan.
Mereka juga mengutip putusan Mahkamah Agung Spanyol pada 2022 yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas informasi daftar properti berada di tangan host masing-masing, bukan perusahaan, yang berperan sebagai “perantara netral” dan bukan penyedia real estat.
Krisis Perumahan
Perusahaan itu juga mengemukakan pandangan yang lebih luas tentang masalah perumahan di Spanyol.
“Penyebab utama krisis perumahan terjangkau di Spanyol adalah kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan,” kata seorang juru bicara. “Pemerintah di seluruh dunia melihat bahwa mengatur Airbnb tidak menyelesaikan masalah perumahan atau mengembalikan rumah ke pasaran—justru hanya merugikan keluarga lokal yang bergantung pada aktivitas hosting untuk membayar rumah dan biaya hidup yang meningkat.”
Musim panas lalu, Spanyol mengalami gelombang protes terhadap overtourism di banyak destinasi wisata populer, dengan dampaknya terhadap perumahan menjadi keluhan utama.
Dengan jumlah pengunjung asing yang mendekati 100 juta per tahun, ketegangan diperkirakan akan terus berlanjut pada musim panas ini.
Pada hari Minggu, ribuan orang turun ke jalan di berbagai wilayah Kepulauan Canary dengan slogan “Canaries have a limit” (Kepulauan Canary punya batas).
Di Majorca, sebuah kelompok bernama Menys Turisme, Més Vida (Lebih sedikit turisme, lebih banyak kehidupan) sedang mempersiapkan aksi serupa, dengan protes yang dijadwalkan pada 15 Juni. (BBC/Z-2)
